BATAMNEWS.CO.ID, Yogyakarta - Wacana pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta terus bergulir. Pemerintah saat ini tengah mengkaji daerah mana yang cocok sebagai pusat pemerintahan. Berbagai ide dan usulan bermunculan termasuk dari pakar kota dan arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM) Sudaryono.

Sudaryono menyatakan, jika pemerintah serius memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta, sebaiknya daerah yang dipilih adalah kota yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia dua yaitu di wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat.

"Kalau ALKI 1 di seputar laut Sunda, ALKI 2 di bagian timur," kata Sudaryono, Jumat (7/7/2017) seperti dilansir Tempo.

Alasannya, pemindahan ibu kota tidak hanya memikirkan perkembangan spasial tetapi juga sektor kelautan. Apalagi saat ini banyak didengungkan dan dibangun oleh pemerintah soal tol laut.

Memang, kata dia, secara ekologis, Jakarta sudah seharusnya tidak menjadi ibu kota. Namun, dari sisi politis dan ekonomis, tentunya pemerintah masih perlu kajian mendalam. Karena tidak mudah sekonyong-konyong memindahkan ibu kota.

"Membutuhkan waktu sekitar  lima tahun hingga sepuluh tahun," kata dia.

Pemindahan ibu kota harus mempunyai strategi untuk kepentingan dalam negara maupun keuntungan di Asia Pasifik. Peningkatan sektor kelautan juga menjadi salah satu prioritas, tidak hanya sektor darat saja.

"Ada keterkaitan dengan poros maritim," begitu Sudaryono menambahkan.

Jika ibu kota dipindah ke Alur Laut Kepulauan Indonesia 2, maka akan mempercepat ekonomi kawasan Indonesia bagian timur. Perkembangan Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat jika menjadi wilayah ibu kota yang penting dan menjadi bagian dari perkembangan di Asia Pasifik.

"Bisa jadi generator atau trigger suatu pengamanan spasial dan maritim serta politik," kata dia.

"Planning dulu, baru ada pertumbuhan, jangan pertumbuhan dulu baru planning," kata Sudaryono.

Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan membutuhkan waktu persiapan sekitar lebih dari 10 tahun.

"Tidak mungkin hanya dua departemen saja pindah ke sana, ke Kalimantan. Ndak mungkin lah, musti lengkap betul baru pindah karena saling berhubungan pemerintah ini," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jumat (7/7/2017).

Jarak perpindahan ibukota juga perlu diperhatikan. Jusuf Kalla mencontohkan, pusat pemerintahan Malaysia hanya pindah sekitar 30 kilometer dari Kuala Lumpur. Namun yang pindah hanya kantor kementerian saja, sedangkan kantor parlemen, angkatan bersenjata, dan Mahkamah Agung Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur.

Rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan memang masih dikaji oleh pemerintah. Jusuf Kalla mengatakan, rencana ini harus dikaji secara seksama karena Indonesia merupakan negara yang wilayahnya besar. Umumnya negara yang mempunyai ibukota kecil merupakan negara federal seperti Australia, Amerika, Myanmar, dan Malaysia.

"Malaysia itu federal, yang urusan pengusaha itu tidak pernah berhubungan lagi dengan pusat tetapi berhubungan dengan pemerintah daerah," kata Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, setelah ada otonomi daerah sebetulnya Indonesia sudah bisa menjalankan sistem seperti negara-negara federal tersebut. Namun pada praktiknya semua urusan masih dipegang oleh pemerintah pusat.

"Tapi ini suatu upaya besar betul yang harus dikaji dengan betul khususnya dalam keadaan sekarang ini, dimana keuangan negara tidak terlalu baik, tidak berarti tiba-tiba tahun depan mau pindah, tidak," ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menambahkan, perlu dipikirkan juga pembangunan fasilitas bagi para pegawai pusat yang berjumlah sekitar 900 orang. Pemindahan ibukota membutuhkan membutuhkan dana yang besar sehingga tidak mudah. Menurut Jusuf Kalla, pemindahan ibukota jangan hanya karena alasan mengurangi macet dan banjir saja.

"Kalau macet ya selesaikan macetnya bukan selesaikan ibukotanya, perbaiki dan percepat MRT, LRT, percepat bus. Kalau banjir ya perbaiki drainase, karena kalau pindah pun pasti tetap banjir juga kalau kita tidak perbaiki drainase dengan cepat," kata Jusuf Kalla.

(ind)