Setahun Nurdin Basirun; Tapi Bukan Kami Punya?

Setahun Nurdin Basirun; Tapi Bukan Kami Punya?

Nurdin Basirun beserta istri (Foto: Istimewa)

PULAU Penyengat Pulaunya Para Raja

Sering disinggahi para penguasa

Bang Nurdin kini berkuasa

Tak terasa setahun sudah lamanya


Hari ini, genap setahun Nurdin Basirun memimpin Kepulauan Riau. Gubernur Nurdin itu dilantik pada 25 Mei 2016 di di Istana Negara dalam suasana khidmat. Pengambilan sumpah dilakukan Presiden Joko Widodo. Nurdin dilantik berbarengan dengan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Di sana Nurdin berikrar dan disumpah setia di bawah kitab suci mengabdi kepada masyarakat Kepulauan Riau. Tak akan mengkhianati warganya. Tak terasa, masa jabatan Nurdin genap 360 hari. Masa setahun itu rasanya sudah cukup bagi Nurdin menunjukkan kapasitasnya sebagai gubernur.

Biasanya, program seratus hari, gebrakan demi gebrakan kepala daerah sudah terlihat. Lantas apakah Nurdin sudah memuaskan masyarakat yang berada di kepulauan ini?
                                                
***                                                

Perjalanan karir Nurdin memang moncer. Ia pernah menjabat sebagai wakil bupati Karimun dan Bupati kabupaten Karimun. Sebagai bupati, bahkan ia sudah menjabat dua kali. Karir politik Nurdin benar-benar mulus dan diselimuti “keberuntungan”.

Nurdin dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Ia bisa dekat dengan siapapun. Berbaur di kedai kopi. Salat berjamaah hampir setiap subuh.

Barangkali ia termasuk salah satu pemimpin yang sering bertatap muka secara informal dengan masyarakat bukan di kantor pemerintahan melainkan di kedai kopi.

Tak heran bila masyarakat terkadang melihatnya tengah menyantap mie lendir di Nagoya sembari bercengkrama dengan warga biasa.

Di Kabupaten Karimun suaranya penuh ketika pilkada bupati. Dua periode, kedua-dua pesta demokrasi ia menang telak. Di atas 70 persen suara ia raih. Popularitas dan elektabilitas Nurdin tak diragukan lagi. 

Berbeda di Kepulauan Riau. Nurdin yang maju mendampingi HM Sani nyaris saja kalah. Sejumlah survei menempatkan Soerya-Ansar di posisi teratas. Keadaan berbalik setelah pencoblosan. Hasil hitungan cepat Sani-Nurdin menang.

Mereka meraih suara sekitar 53,4 persen beda 7 persen dari rivalnya. Soerya merupakan wakil gubernur inkumben mendampingi Sani. 

Bersama "Si Untung Sabut”— sebutan HM Sani — Nurdin, sempat menjalankan roda pemerintahan selama sekitar tiga bulan sejak 12 Februari 2016 hingga April 2016. 

Hingga akhirnya Sani pun mangkat dalam usia yang sudah sepuh 73 tahun. Ia meninggal usai menghadiri acara di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo.

Sani yang telah menjabat dua kali itu pun akhirnya digantikan Nurdin Basirun. Nurdin sempat menjadi pelaksana tugas gubernur sebelum resmi dilantik menjadi gubernur pada 25 Mei 2016.

Karakter kepemimpinan Sani dengan Nurdin memang tak bisa disamakan. Sani matang dalam administrasi pemerintahan sedangkan Nurdin belum berpengalaman memimpin sebuah provinsi yang cukup luas ini.

Berlatar belakang seorang pelaut Nurdin kini sendiri menjadi nakhoda Provinsi Kepulauan Riau ini. Meskipun pernah memimpin Kabupaten Karimun, namun dari segi sosial, politik, demografi, sangat jauh berbeda dengan Kepulauan Riau terutama Batam.

Begitulah, lain Sani berbeda pula Nurdin. Barangkali Nurdin tak akan menyangka bakal secepat itu menjadi gubernur.

 ***                                               
Tentu saja ini menjadi ujian berat bagi Nurdin Basirun karena menjadi gubernur mendadak. Kekuatan politiknya juga belum terbentuk. Apalagi tak memiliki wakil gubernur alias jomblo. 

Kemampuan Nurdin dalam memimpin pemerintahan kemudian diuji. Sejumlah serangan politik mendera. Tak mudah bagi dirinya menaklukkan para petualang politik di legislatif. Nurdin sempat ketar ketir.

Ujian pertama kali dari lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nurdin bahkan sempat hendak dilegitimasi. Kebijakannya mengangkat sejumlah pejabat dari Kabupaten Karimun sebagai pejabat di Provinsi Kepri dipertanyakan sejumlah anggota dewan berikut fraksi.

Hak Interpelasi DPRD pun melayang. Kondisi politik bergejolak. Nurdin dikritik keras soal pelantikan Eselon II hingga IV yang berbau KKN. Tak lain karena ia membawa sejumlah pejabat yang loyal kepadanya di Pemkab Karimun.

Nurdin membantah tudingan itu. Kata dia, tak seorangpun keluarganya masuk sebagai bukti tak benarnya tudingan itu.

"Coba cek, adakah adik saya, ipar, dan anak saya yang dilantik," ujar dia kala itu menjawab interpelasi. Ia bahkan meminta DPRD membuktikannya.

Nurdin "melawan" setelah sekian lama diam. Hak interpelasi itu pun lenyap di tengah jalan. 

Interpelasi Dewan itu sebenarnya wujudnya jelas. Mereka kecewa tak diundang saat pelantikan. Bahkan tak diberitahu sama sekali. Belum lagi pejabat yang dilantik yang beraroma "Karimunisasi".

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak sempat meradang. Belakangan melunak.

Sebelumnya DPRD Kepri juga menolak laporan RPJMD 2016-2017 Nurdin. Laporannya itu ditolak sejumlah fraksi di DPRD dengan berbagai alasan.

DPRD menilai RPJMD  tidak disusun secara baik dan rapi. Masih ada copas dari RPJMD sebelumnya. Dan banyak lagi tetek bengek lainnya yang dipermasalahkan hampir seluruh fraksi itu.

***                                                    

Perang tak lagi dingin tapi sudah semakin terbuka dan semakin memanas. Beberapa bulan belakangan, Nurdin kembali digoyang.

Kali ini soal pemilihan wakil gubernur yang berlarut-larut. Tentu saja banyak kepentingan di sana terutama dari partai pengusung yang tak sedikit.

Tarik menarik kepentingan pun terjadi. Terakhir Nurdin telah menyodorkan dua nama, Agus Wibowo dari Partai Demokrat, serta Isdianto yang didukung sejumlah partai di antaranya Nasdem, PKB, serta Hanura dan Gerindra.

Setelah sekian lama, hampir 6 bulan, wakil gubernur belum juga terpilih. Bahkan Nurdin sempat diadukan DPRD ke Mendagri terkait bertele-telenya proses pemilihan.

Namun Nurdin tampak santai. Ia berusaha tenang. "Nggak ada wakil nggak masalah, tapi kalau ada bisa membantu kerja saya," ujar Nurdin dalam beberapa kesempatan.

Isdianto, wakil yang sodorkan merupakan adik kandung HM Sani. Ia dianggap mewakili pendukung Sani. Isdianto merupakan Kepala Dispenda Kepri.

Sedang Agus Wibowo merupakan Wakil Ketua DPRD Bintan, sekondan Bupati Bintan Apri Sujadi yang menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Kepri.

Keduanya sama-sama kuat. Mendapat dukungan penuh dari kubu masing-masing.

Nurdin sempat terlihat gamang dengan segala serangan dari lembaga wakil rakyat itu. Ia dalam sebuah kesempatan sempat bertandang ke rumah Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri, Soerya Respationo, di Taman DutaMas Batam Centre.

Nurdin ditemani Sekda Arif Fadillah. Hal itu sempat meredakan ketegangan.

***                                                    

Sayangnya selama setahun Nurdin bekerja, belum ada kerja yang benar-benar dirasakan rakyat. Nurdin lebih disibukkan urusan politik dan ngopi.

Alih-alih berpihak kepada masyarakat, Nurdin justru tanpa tedeng aling-aling menyetujui kenaikan tarif listrik PLN Batam. Alasannya PLN Batam harus diselamatkan dan sejumlah pulau harus teraliri listrik dan itu disanggupi PLN.

Namun itu menuai reaksi dari masyarakat bawah. Kenaikan listrik itu menyengat sendi-sendi kehidupan mereka.

Sejumlah elemen menolak. Kendati kenaikan itu hasil rekomendasi DPRD Kepri namun moncong senjata mengarah ke Nurdin yang menerbitkan Pergub No 1 Tahun 2017 tentang penyesuaian tarif listrik PLN Batam.

Kenaikan ini tanpa kajian, tanpa pertimbangan yang matang. Belum lagi aroma suap yang mewarnai perjalanan pembahasan kenaikan tarif listrik ini. Sejumlah anggota DPRD Kepulauan Riau diisukan kecipratan.

Alih-alih hendak menyejahterakan masyarakat, Nurdin justru menyengsarakan. Kebijakannya dinilai tidak bijak di tengah kondisi ekonomi morat marit. Pengangguran meningkat. Pertumbuhan ekonomi melambat. 

Sejumlah perusahaan dan industri tutup. Daya beli melemah. Dan inflasi terus naik.

Di era Nurdin sejumlah sektor terpuruk. Belum lagi kisruh dua lembaga BP Batam dan Pemko Batam yang tak berujung. Nurdin juga tak mampu menyelesaikannya.

Rasanya tidak pas ketika kondisi genting begini Nurdin menelurkan kebijakan yang memberatkan. Banyak hal yang mesti diperbaiki bukan justru semakin menyengsarakan rakyat.

Bahkan Nurdin dan DPRD menyetujui keseluruhan usulan bright PLN Batam yang ingin tarif naik hingga 45 persen. Pergub itu pun tak dianulir. Hanya petunjuk teknis yang diubah. Nurdin melalui Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri Amjon merevisi kenaikan tarif untuk pelanggan 6 ampere sebesar 15 persen.

Sedangkan pelanggan lainnya 10 ampere dan 10 ampere ke atas tetap naik seperti Pergub No 1 tahun 2017 pada 2 Maret 2017 lalu.

Ternyata Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri Amjon berusaha membodohi masyarakat Kepulauan Riau dengan surat yang berisi petunjuk teknis tersebut. 

Gubernur Kepri sejatinya milik masyarakat Kepulauan Riau? Atau jangan-jangan BUKAN KITA PUNYA?

***
Memang indah Funtasy Island Belakang Padang

TAPI BUKAN KAMI PUNYA

Indahnya resort-resort di Bintan

TAPI BUKAN KAMI PUNYA

Banyaknya investor di Batam 

TAPI BUKAN KAMI PUNYA

Luasnya lahan membentang di Batam

TAPI BUKAN KAMI PUNYA

Pak Nurdin Gubernur Kita

TAPI SAYANG, BUKAN KAMI PUNYA?

 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews