BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Batam berhasil mengumpulkan ribuan tanda tangan penolakan rencana kenaikan tarif Bright PLN Batam. Pengumpulan tanda tangan itu digelar di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Batam, Minggu (11/9/2016).

Dalam aksi pengumpulan itu ribuan warga Batam berdatangan membubuhkan tanda tangan di atas dua buah lembaran kain putih.

Tampak beberapa warga dengan sukarela melakukan tanda tangan. Tidak saja orang dewasa namun juga anak-anak.

“Ini buat apa Om, wah kalau tarif PLN naik uang jajan kami berkurang ya Om,” ujar seorang remaja perempuan di lokasi pengumpulan tanda tangan kepada batamnews.

Segerombolan remaja perempuan tersebut pun dengan semangat memberikan tanda tangan. Hampir tidak ada sudut kosong di kain putih sepanjang sekitar 30 meter itu.

Tidak saja masyarakat biasa, bahkan tampak pegawai Pemko juga ikut membubuhkan tanda tangan menolak.

Beberapa anak yang mengaku anggota keluarga besar PLN Batam juga ikut membubuhkan tanda tangan. 

“Orang tua saya kerja di PLN tapi kami nggak tau apa-apa, kalau memang naik kami ikut menolak, meski kami tak pernah bayar listrik,” ujar seorang warga yang ikut tanda tangan tersebut.

Menurut Rizki Firmanda, koordinator pengumpulan tanda tangan, hal itu sebagai bentuk keprihatinan rencana kenaikan tarif listrik perusahaan swasta tersebut.

Kenaikan juga tak tanggung-tanggung mencapai 47 persen. Saat ini rencana itu tengah digodok anggota DPRD Provinsi Kepri.

Nasib jutaan masyarakat Batam kini berada di tangan Gubernur Kepri dan DPRD Kepri. Pasalnya, dampak kenaikan akan berpengaruh terhadap semua sendi kehidupan.

“Gubernur dan DPRD harus menolak rencana kenaikan ini. Dalam kondisi sekarang, ekonomi memburuk, bukan saat yang tepat menaikkan tarif PLN,” ujar Rizki.

Selain itu, seorang panitia pengumpulan tanda tangan, Thamrin mengatakan, upaya kenaikan tarif ini harus dilawan.

Menurutnya, tidak ada alasan yang tepat bagi PLN menaikkan tarif. Bahkan alasan merugi, harus dibuktikan terlebih dahulu dengan audit menyeluruh.

“Kalau merugi, Bright PLN harus menunjukkan bukti audit,” ujar dia.

Saat ini, PLN Batam tidak memiliki pembangkit, melainkan hanya sebagai perusahaan pembagi arus.

“Artinya, PLN membeli per Kwh daya itu ke pihak lain berapa? Lalu dijual berapa? Harus ada transparansi soal itu,” ujar dia.

Thamrin menambahkan, Aliansi Geram ini akan terus bergerak hingga niat menggagalkan kenaikan tarif listrik berhasil.

Saat ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah meminta DPRD Kepulauan Riau membahas rencana PLN tersebut. 

Selain itu ia juga meminta DPRD menyetujuinya. Beberapa anggota DPRD Kepri tampak getol melakukan pembahasan.

Bahkan diantaranya hingga pembahasan keempat kali tidak satu pun upaya secara tegas menolak rencana tersebut.

Hanya segelintir anggota Dewan yang terang-terangan menolak, itu pun di luar dari anggota komisi yang membidanginya.

[snw]