Jakarta, Batamnews – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengingatkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi (MBG) agar tidak melakukan praktik gratifikasi dengan meminta fee atau tambahan penghasilan kepada mitra pelaksana.

Sudaryono menegaskan, kepala SPPG merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan BGN sehingga wajib menjalankan tugas sebagai abdi negara sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga meminta seluruh mitra SPPG untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala dapur MBG.

"Kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi, sehingga silahkan jika ada temuan mitra yang merasa mungkin diperlakukan tidak adil, tidak baik dan lain-lain bisa dilaporkan kepada kami," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Sudaryono menegaskan BGN tidak akan mentoleransi praktik tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran, kepala SPPG akan langsung diberhentikan dan operasional dapur MBG yang bersangkutan akan dihentikan sementara.

"Barang siapa melakukan pelanggaran itu kami dengan tegas, pasti kalau terbukti kami pecat. Dan dapurnya kami suspen Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit, oleh jumlah dapur yang sedikit Itu kemudian merusak citra dari orang-orang yang selama ini telah bekerja keras," tegasnya.

Selain persoalan gratifikasi, Sudaryono juga menyoroti dugaan praktik mark up harga bahan pangan dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, proses pengadaan bahan pangan harus dilakukan secara adil dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Jangan sampai kemudian yang dipilih adalah oang-orang yang secara subjektif. Dan kemudian dengan subjektifitasnya itu kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situasi kesempatan," terang Sudaryono.

Terkait anggaran Program MBG, Sudaryono mengatakan pihaknya belum akan menyampaikan pembahasan lebih lanjut. Saat ini, BGN masih memprioritaskan pembenahan data pelaksanaan program yang telah berjalan.

Proses penyisiran data tersebut meliputi lokasi SPPG, jumlah sekolah yang dilayani, hingga jumlah penerima manfaat. Ia memastikan seluruh informasi akan disampaikan secara terbuka setelah proses pendataan selesai.

Saat ini, BGN memfokuskan pembenahan pada tiga aspek utama, yakni pencegahan tindakan koruptif, perbaikan tata kelola, serta peningkatan transparansi komunikasi dengan berbagai instansi. Untuk memastikan target tersebut tercapai, BGN menggelar rapat pimpinan secara rutin setiap pekan.

"Setiap hari Senin, kami melakukan rapat pimpinan, kemudian membuat keputusan-keputusan dan juga membuat hal-hal yang memang harus dikerjakan dalam seminggu ke depan. Sehingga kita tepat hari ini bikin target, besok dikerjakan, terus minggu depan ditagih bikin target baru," jelas Sudaryono.