Batam, Batamnews — Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menyoroti perkembangan Koperasi Desa Merah Putih yang belakangan ini viral di Pulau Buluh, Kota Batam. Ia mengungkapkan bahwa operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus, tanpa sokongan dana dari pemerintah.

"Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini lagi viral ya di Pulau Buluh, mereka itu pakai anggaran sendiri. Jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah," ujar Wahyu, Senin, 27 Juli 2026.

Meskipun berjalan secara swadaya, Wahyu menyayangkan minimnya intervensi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Kepri. Berdasarkan penelusurannya ke Dinas Koperasi Provinsi Kepri, instansi terkait belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi tersebut.

Baca juga: Tak Masuk 10 Besar Kota Maju Sumatera Versi BRIN, Sektor Apa yang Masih Jadi PR Besar Batam?

"Harusnya ketika mereka sudah melakukan bisnis, ini harus dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara. Yang mereka lakukan saat ini dari para pengurus harusnya di-support oleh pemerintah," tegasnya.

Wahyu menyoroti bahwa ketiadaan pendampingan membuat sejumlah gerai Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah terpaksa gulung tikar. Selain di Pulau Buluh yang kini tengah menghadapi tantangan bisnis, kasus serupa sebelumnya terjadi di kawasan Tiban Patam Lestari, Kota Batam.

"Gerai yang ada di Tiban Patam Lestari itu tutup, kasusnya sama karena mereka itu iuran dari para pengurus sehingga tidak jalan lagi. Ini kan bukan hanya di Batam, tetapi juga di Bintan," ungkapnya.

Menurut Wahyu, ada tiga faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi ini kesulitan bersaing dan berujung pada penutupan:

1. Harga kurang kompetitif — harga barang yang ditawarkan terkadang kalah bersaing dengan pasaran di luar, sehingga masyarakat enggan berbelanja di koperasi.
2. Ketersediaan barang terbatas — stok dan variasi barang yang dijual tidak lengkap, membuat minat warga menurun.
3. Kurangnya manajemen dan jaringan suplai — model bisnis yang langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir yang kompetitif memperberat beban pengurus.

Sebaliknya, Wahyu memuji eksistensi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bintan yang hingga kini masih dapat bertahan. Menurutnya, hal itu dipicu oleh kekompakan pengurus serta strategi bisnis yang tepat sasaran, di mana koperasi bertindak sebagai supplier bagi perusahaan-perusahaan di kawasan wisata Lagoi.

Melihat letak geografis Pulau Buluh yang strategis, Wahyu mendorong agar model bisnis Koperasi Merah Putih di sana diarahkan menjadi penyedia kebutuhan (supplier) bagi industri di sekitarnya.

"Pulau Buluh ini kan dekat dengan Pulau Bulan, maka harusnya Koperasi Merah Putih ini men-support perusahaan-perusahaan yang ada di Pulau Bulan atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya di galangan kapal misalnya," saran politisi tersebut.

Baca juga: Wajib Tahu! Amsakar-Li Claudia Luncurkan Program Kader Pajak - Simak Aturan Lengkapnya

Menurutnya, galangan kapal dan perusahaan di sekitar kawasan tersebut tidak perlu lagi mencari pasokan kebutuhan jauh ke luar daerah jika Koperasi Merah Putih dapat difasilitasi dan dibina dengan baik oleh pemerintah sebagai rantai pasok yang efisien.

Menindaklanjuti berbagai persoalan ini, Wahyu berencana melakukan kunjungan kerja langsung ke Pulau Buluh pada awal Agustus mendatang bersama Kepala Dinas Koperasi Provinsi Kepri guna mengevaluasi kondisi di lapangan secara langsung.

"Kita akan turun ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusi yang bisa diberikan," pungkasnya.