Batam, Batamnews — Ambisi Pemerintah Kota Batam mengumpulkan retribusi parkir Rp37 miliar pada 2026 masih jauh dari kenyataan. Hingga pertengahan tahun, realisasi penerimaan dari sektor parkir tepi jalan umum baru menyentuh Rp7,4 miliar. Angka itu hanya 20,22 persen dari target yang dipatok dalam APBD.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIE-Penda), capaian tersebut masih sangat timpang jika pemerintah ingin memenuhi target hingga Desember mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, mengakui rendahnya realisasi bukan semata karena minimnya aktivitas parkir. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada tata kelola yang belum dibenahi.

Baca juga: Diduga Jadi Target Pembakaran, Warung di Kampung Tua Batu Merah Disiram Cairan Mudah Terbakar

"Kurang maksimal karena masih ada dua permasalahan. Kendalanya pertama adalah data yang valid. Data titik parkir, baik mandiri maupun OTS, perlu saya rapikan lagi," ujar Leo kepada wartawan, Kamis, 9 Juli 2026.

Ia menjelaskan, validitas data titik parkir yang menjadi dasar penarikan retribusi masih diragukan. Baik lokasi yang dikelola mandiri maupun melalui sistem On The Spot (OTS), semuanya masih memerlukan penataan ulang. 

Leo menilai pembaruan data menjadi syarat utama agar potensi penerimaan bisa dihitung dan dikelola secara akurat.

"Kalau datanya valid, mungkin untuk mendapat capaian itu lebih gampang," tegasnya.

Selain masalah data, Dishub juga kelimpungan dengan keterbatasan personel pengawasan. Jumlah pegawai yang menangani sektor parkir tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah titik parkir yang tersebar di Batam. 

Leo menyebut total personel yang tersedia hanya sekitar 20 orang, termasuk kepala UPT, kepala tata usaha, dan pengawas lapangan.

"Kalau kita hitung dari kepala UPT, KTU, tiga pengawas, totalnya hanya sekitar 20 orang. Saya menjalankan apa yang sudah ada," katanya.

Pembenahan data dan penguatan sumber daya manusia menjadi fokus utama Dishub pada semester kedua tahun ini. Leo berharap perbaikan dua aspek tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan retribusi hingga akhir tahun.

Di sisi lain, target Rp37 miliar yang dipasang pemerintah dinilai terlalu tinggi. Pada 2025, Pemkot Batam sempat menggunakan jasa konsultan untuk menghitung potensi riil sektor parkir. Hasil kajian independen itu memperkirakan potensi retribusi hanya sekitar Rp27 miliar per tahun.

Baca juga: "Mana Suratnya?" — Warga Bengkong Palapa Adu Argumen dengan Satpol PP Batam di Tengah Penggusuran

"Itu hasil penilaian konsultan. Kita menggunakan penyedia konsultan untuk menghitung nilai potensi parkir dan hasilnya sekitar Rp27 miliar," ungkap Leo.

Meski demikian, pemerintah tetap mematok target Rp37 miliar dalam APBD 2026 dengan harapan adanya tambahan penerimaan dari program stiker parkir tahunan yang mulai diterapkan. Leo mengakui target itu tinggi, namun memastikan akan terus diupayakan.

"Soal target Rp37 miliar itu memang tinggi. Saya pastikan akan diupayakan naik dari sebelumnya," tutupnya.