Batam, Batamnews — Kota Batam kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat. Kali ini, Batam ditunjuk sebagai lokasi perdana peluncuran simbolis Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir (SiTaskin Pesisir).

Program kolaborasi lintas kementerian tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Peluncuran SiTaskin Pesisir berlangsung di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sembulang, Kecamatan Galang, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule.

Bagi Pemerintah Kota Batam, penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap berbagai upaya yang selama ini dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pesisir.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia sehingga kehadiran pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk Batam saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 ribu jiwa masih masuk dalam kategori masyarakat miskin.

Meski demikian, berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan hasil positif. Tingkat kemiskinan di Batam berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.

Menurut Amsakar, keberhasilan tersebut tidak hanya berasal dari pemberian bantuan sosial, tetapi juga melalui program pemberdayaan yang mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri.

Khusus masyarakat pesisir, Pemerintah Kota Batam terus memperkuat berbagai program pemberdayaan. Mulai dari bantuan alat tangkap, kapal, bibit ikan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.

“Kami ingin memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Karena itu, seluruh nelayan telah kami fasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.

Amsakar berharap Program SiTaskin Pesisir menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan pesisir yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup.

“Program SiTaskin menjadi bagian penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jika ini berjalan dengan baik, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat Galang untuk memanfaatkan berbagai program pemerintah sebagai peluang dalam mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Menurut Didit, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan kawasan permukiman nelayan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Ia menjelaskan, hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya hanya dijual dalam bentuk mentah kini mulai diarahkan untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan konsumsi protein masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga saat ini, sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun sebagai proyek percontohan. Selanjutnya, setiap kawasan akan dikembangkan sesuai karakteristik daerah masing-masing setelah melalui proses asesmen, termasuk memastikan status lahan tidak memiliki persoalan hukum.

“Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, pengembangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar Didit.

Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga.

Melalui Program SiTaskin Pesisir, setiap kementerian akan memberikan intervensi sesuai kewenangannya sehingga masyarakat mendapatkan pendampingan yang terpadu dan berkelanjutan.

Iwan menyebut Batam dipilih sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir karena dinilai memiliki potensi besar menjadi contoh nasional dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi sehingga target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan bersama,” pungkasnya.

Dengan peluncuran program tersebut, Batam diharapkan menjadi salah satu contoh keberhasilan pengelolaan kawasan pesisir yang mampu menggabungkan pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan nelayan.