Tanjungpinang, Batamnews — Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau menghadiri rapat pleno penetapan hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA dan SMK tahun ajaran 2026/2027 di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Senin, 29 Juni 2026.

Rapat tersebut digelar untuk meresmikan hasil seleksi yang telah melalui berbagai tahapan sejak beberapa bulan terakhir.

"Puji syukur seluruh tahapan SPMB telah berjalan dengan baik hingga pengumuman hasil diterbitkan. Semoga para siswa yang telah diterima dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh untuk meraih prestasi dan masa depan yang lebih baik," ujar Bobby Jayanto, anggota Komisi IV DPRD Kepri, Senin, 29 Juni 2026.

Baca juga: Wamentan Sudaryono Lantik Wagub Kepri sebagai Ketua HKTI, Serahkan Benih untuk Gerbang Pangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memperkuat layanan publik dalam pelaksanaan SPMB 2026 melalui berbagai langkah strategis. Mulai dari sosialisasi masif, pelatihan verifikator, pembentukan posko layanan, hingga sistem verifikasi dokumen yang terkoordinasi.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mendorong penyelenggaraan SPMB yang memberikan akses pendidikan secara adil bagi seluruh peserta didik.

Salah satu contoh penerapannya terlihat di SMKN 7 Kota Batam yang melibatkan pengawas sekolah dan tim verifikator dalam setiap prosesnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kuota penerimaan SMA Negeri melalui beberapa jalur:

• Jalur Domisili: 35 persen
• Jalur Afirmasi: 30 persen
• Jalur Prestasi: 30 persen
• Jalur Mutasi: 5 persen

Dari kuota Jalur Prestasi, sebanyak 7,5 persen dialokasikan berdasarkan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA). Sisanya diperuntukkan bagi prestasi akademik, nonakademik, dan kepemimpinan.

Pengawas Sekolah Provinsi Kepulauan Riau, Sisrayanti, mengatakan persiapan pelaksanaan SPMB telah dilakukan jauh sebelum masa pendaftaran dibuka. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi petunjuk teknis, pelatihan penggunaan aplikasi, hingga simulasi proses pendaftaran.

"Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 13 posko layanan SPMB, lima di antaranya berada di Kota Batam. Posko tersebut menjadi pusat layanan informasi, pendampingan pendaftaran, serta membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung," ujar Sisrayanti dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2026.

Selain layanan daring, pemerintah juga membuka layanan tatap muka di sekolah dan posko SPMB untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala.

Meski berbagai saluran informasi telah disediakan, edukasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan.

Verifikator SPMB SMA Negeri 3 Kota Batam, Dery, mengungkapkan masih terdapat calon peserta didik yang belum memahami mekanisme pendaftaran secara menyeluruh.

"Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara masif melalui pertemuan langsung, media sosial, video tutorial, siaran langsung, hingga simulasi pendaftaran, masih ditemukan peserta didik yang salah memilih jalur pendaftaran atau belum melengkapi dokumen sesuai persyaratan," ungkap Dery.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau, Warsita, menilai tantangan utama pelaksanaan SPMB di Batam berasal dari tingginya mobilitas penduduk serta masih kuatnya anggapan mengenai sekolah favorit.

"Jalur domisili masih menjadi tantangan terbesar karena perpindahan penduduk ke Kota Batam cukup tinggi. Selain itu, masih terdapat stigma mengenai sekolah favorit sehingga terjadi penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu. Padahal seluruh satuan pendidikan terus didorong untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu," kata Warsita.

Untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh hak atas pendidikan, pemerintah daerah menyiapkan program beasiswa bagi peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Seluruh proses penerimaan dilaksanakan melalui sistem daring dengan pengawasan Inspektorat Daerah.

Baca juga: Jadwal MagangHub 2026: Pendaftaran Mitra 29 Juni–15 Juli, Peserta 15–28 Juli

"Indikator keberhasilan SPMB bukan sekadar selesainya proses penerimaan, tetapi memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh haknya untuk bersekolah melalui sistem yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas intervensi. Seluruh daya tampung sekolah juga diumumkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi prosesnya," tegas Warsita.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan penyelenggaraan SPMB tahun ini telah disiapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah memperkuat layanan pendampingan serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

"Harapan kami, pelaksanaan SPMB dapat berjalan dengan mudah diakses masyarakat, minim pengaduan, serta mampu mewujudkan proses penerimaan murid baru yang transparan dan berkeadilan," ujar Hendri.

Penerapan berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola SPMB yang semakin berkualitas. Dengan sistem yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik, diharapkan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu.