Tanjungpinang, Batamnews – Semangat RA Kartini di Kepulauan Riau tahun 2026 ini dipastikan tidak berhenti pada seremoni semata. Pemerintah Provinsi Kepri secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengubah inspirasi pahlawan emansipasi tersebut menjadi kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan perempuan dan anak-anak di lapangan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Misni, menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang bekerja keras memastikan setiap perempuan di Kepri tidak hanya terlindungi, tetapi juga berdaya secara ekonomi dan sosial.

“Kami di daerah berupaya menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program yang konkret dan tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak,” ujar Misni, Kamis (30/4/2026).

Langkah serius ini ditunjukkan Misni saat mengikuti talk show nasional sempena Peringatan Hari Kartini 2026 bertajuk “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi” yang digelar Kementerian PPPA secara virtual. Dari ruang kerjanya di Lantai 3 Kantor Gubernur Kepri, Misni menyimak arahan pusat sekaligus mempertegas komitmen daerah.

Bagi Misni, potensi perempuan di wilayah kepulauan ini sangat besar dan strategis. Jika diberi ruang dan dukungan yang tepat, mereka adalah kunci kemajuan Kepri.

“Perempuan di Kepri memiliki potensi besar yang harus terus didorong. Dengan pemberdayaan yang tepat, mereka dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” ungkapnya.

Namun, pemberdayaan tanpa perlindungan adalah sia-sia. Misni memastikan bahwa Pemprov Kepri terus membentengi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan melalui penguatan regulasi dan layanan bantuan.

“Kami terus memperkuat sistem perlindungan, baik melalui regulasi maupun layanan pendampingan, agar perempuan dan anak di Kepri merasa aman dan terlindungi,” tegas Misni.

Senada dengan itu, Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, yang membuka acara dari Jakarta menekankan bahwa perjuangan Kartini masa kini adalah soal akses dan kesempatan yang sama.

“Semangat Kartini harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pembangunan. Perempuan Indonesia harus memiliki akses yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan,” tuturnya.

Arifah juga mengingatkan bahwa sinergi antara pusat dan daerah adalah harga mati untuk menjawab tantangan perlindungan perempuan yang kian kompleks.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang optimal serta kesempatan yang adil,” jelas Menteri Arifah.

Menutup arahannya, Menteri PPPA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memulai langkah dari unit terkecil, yaitu keluarga dan komunitas.

“Pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dari keluarga, kita bisa mulai menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang perempuan dan anak,” pungkasnya.