Batam, Batamnews – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di tahun 2026 sedang diuji berat. Tekanan defisit anggaran memaksa pemerintah daerah untuk memutar otak demi menjaga pelayanan publik agar tidak tumbang di tengah keterbatasan dana.

Persoalan ini bukan tanpa alasan. Penjabat Sekretaris Daerah Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengungkapkan fakta pahit bahwa Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat terus merosot selama tiga tahun terakhir. Untuk tahun 2026 saja, jatah TKD yang diterima Kepri hanya sebesar Rp1,4 triliun.

Menyikapi situasi pelik ini, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus bergerak cepat menyusun strategi efisiensi. Prioritas utama kini dikunci pada kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar lagi.

“Kami akan fokus pada pembangunan yang paling prioritas, yaitu pendidikan dan kesehatan,” tegas Nyanyang saat ditemui usai peresmian kantor Bakamla RI di Setokok, Batam, Kamis (23/4/2026).

Nyanyang menjelaskan bahwa efisiensi ketat akan dilakukan di hampir semua sektor. Hanya sektor pendidikan dan kesehatan yang dipastikan tetap aman dan menjadi perhatian utama dalam skema anggaran daerah.

Terkait penyebab defisit, Wagub meluruskan bahwa persoalan utama bukan berasal dari tata kelola APBD, melainkan seretnya aliran dana transfer dari pemerintah pusat.

“Itu berasal dari TKD, yaitu transfer dari pusat. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita merealisasikan program sesuai dengan kemampuan APBD yang ada di Kepulauan Riau,” jelasnya secara lugas.

Meskipun ikat pinggang harus dikencangkan, Nyanyang memberikan angin segar bahwa defisit ini tidak akan memukul nasib pegawai ASN PPPK paruh waktu. Namun, ia tidak menampik bahwa penyesuaian besar-besaran akan dilakukan pada belanja pegawai secara umum dan kegiatan rutin lainnya agar roda pemerintahan tetap berputar.

“Nantinya kita akan menyesuaikan gaji, belanja pegawai, dan kegiatan rutin lainnya,” tutup Nyanyang dengan tegas.

(jam)