Batam, Batamnews – Ratusan massa dari Koalisi Rakyat Batam (KRB) menggelar aksi damai di depan kantor Wali Kota Batam pada Kamis, 31 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam aksi tersebut, KRB membawa dua tuntutan utama: kenaikan upah sebesar 30% pada tahun 2025 dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilai merugikan hak-hak pekerja.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan di dua titik strategis, yakni di kantor Wali Kota Batam dan kantor DPRD Batam. Para peserta aksi hadir dengan berbagai atribut, seperti banner dan spanduk yang berisi tuntutan mereka. Sebuah mobil komando disiapkan sebagai pusat koordinasi massa, lengkap dengan pengeras suara untuk memperkuat suara aspirasi yang mereka suarakan.

Dalam orasinya, Salimun, juru bicara aksi, menegaskan agar Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota segera menanggapi tuntutan mereka. “Kami minta Plt Wali Kota hari ini harus bisa ambil keputusan dan menandatangani petisi kami,” ujar Salimun dengan lantang di hadapan massa.

Baca juga: Aktivis Muda Lingga Yusri Mandala Kritik Politisasi Isu Pribadi Jelang Pilkada 2024

Hingga berita ini diturunkan, beberapa perwakilan massa masih melakukan audiensi dengan perwakilan instansi terkait di dalam kantor Wali Kota Batam. Setelah pertemuan tersebut, massa direncanakan bergerak menuju kantor DPRD Batam untuk melanjutkan penyampaian aspirasi mereka.

Aksi damai ini mencerminkan harapan para pekerja Batam akan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, KRB menginginkan adanya regulasi yang adil dan mendukung ketenagakerjaan yang kondusif untuk masa mendatang. Mereka berharap tuntutan ini bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mengingat tingginya kebutuhan hidup di kota industri seperti Batam.

Dengan berlangsungnya aksi damai ini, KRB berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mendukung kesejahteraan pekerja melalui penyesuaian upah yang layak dan kebijakan yang lebih melindungi hak-hak pekerja.