Batam, Batamnews - Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam percepatan pencegahan korupsi. 

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., yang mendampingi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pemerintah Daerah di Wilayah 1 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi melalui Zoom Meeting, Rabu, 27 Maret 2024.

"Pemerintah Kota Batam terus melakukan perbaikan melalui rencana aksi untuk mendeteksi hal yang menyebabkan terjadinya korupsi. Kami mendukung sinergitas ini sebagai bentuk mencegah korupsi di Pemerintah Daerah," tutur Jefridin.

Baca juga: Pemko Batam Perkuat Kerjasama Hukum dengan Kejari, Wali Kota Serahkan Penghargaan

Dalam upaya pencegahan korupsi, Pemko Batam telah menggunakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) RI dalam hal penganggaran. Untuk optimalisasi pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam telah melakukan inovasi seperti pembayaran pajak secara online melalui bank yang telah bekerja sama dengan Pemko Batam serta menyediakan bus pembayaran pajak keliling atau Si Bijak (Bus Interaksi Pajak).

Jefridin menekankan bahwa fokus dalam pencegahan korupsi meliputi pengadaan barang jasa, yang rentan terjadinya korupsi. "Namun, Pemko Batam sudah melakukan proses pengadaan barang jasa secara online," jelasnya.

Tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk memperkuat integritas pemerintah dalam menjauhi perilaku koruptif dan menjalankan budaya anti korupsi. Jefridin menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam upaya pencegahan korupsi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca juga: Pemko Batam Gelar Sosialisasi Stunting, Angka Stunting 2023 Turun Drastis

Capaian Pemko Batam untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) mencakup APBD sebesar 100.00, Pengadaan Barang dan Jasa 87.31, Perizinan 87.00, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 97.76, Manajemen ASN 87.66, Optimalisasi Pajak Daerah 91.71, dan Barang Milik Daerah 93.38.

"Alhamdulillah, pada tahun 2023, Pemko Batam berhasil meraih Peringkat Pertama Capaian MCP se-Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dengan nilai 93,38," ungkap Jefridin.

Didik Agung Widjanarko, Deputi Bidang Supervisi dan Koordinasi KPK, mengatakan bahwa MCP selalu dievaluasi setiap tahunnya. Fokus tahun ini adalah bagaimana memberikan nilai tambah yang semakin baik di tahun 2024. Ia berharap sinergi antara KPK, BPKP, dan Kemendagri ke depan semakin baik sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi.