Tanjungpinang, Batamnews - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sejumlah langkah strategis dalam rangka menekan laju inflasi pertanian dan perdagangan. 

Sejumlah langkah dimaksud di antaranya berupa pemantauan secara rutin sekaligus melaksanakan pengawasan. Langkah ini dilaksanakan untuk memastikan harga tetap stabil. 

"Kami (Pemprov Kepri) tentu harus memastikan agar pelaku usaha perdagangan tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Kita tentu tidak menginginkan adanya penimbunan barang oleh spekulan," terang Gubernur Kepri H Ansar Ahmad, di Tanjungpinang, Sabtu (23/3). 

Selain itu, lanjut Gubernur, Pemprov Kepri melalui Sistem Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah menyediakan aplikasi berisi informasi terkait harga pokok harian. 

Informasi harga pokok harian ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pelaku usaha. 

"Harga bahan pokok harian berdasarkan hasil pengawasan yang kemudian  diunggah secara berkala melalui website. Ini agar harga bahan pokok harian dapat terkendali," terang Gubernur Ansar. 

Langkah strategis selanjutnya, lanjut Gubernur, adalah dengan melaksanakan pembahasan (business matching) bersama pelaku usaha dan distributor secara virtual yang digelar secara rutin. 

Demikian pula halnya kerjasama antar daerah, komunikasi terkait ekspektasi inflasi di masyarakat. 

"Kita juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan moda angkutan laut dan udara dalam menyambut hari libur nasional dan hari besar keagamaan," jelas Ansar. 

Bersama Badan Pangan Nasional (BAPANAS), Pemprov Kepri menghadirkan Cold Storage Komoditi Cabai dengan kapasitas 7,5 Ton dengan masa simpan bahan pangan hingga 3 bulan. 

Upaya penyediaan bahan pangan di Provinsi Kepri disebut Ansar juga terus digiatkan. 

Upaya dimaksud di antaranya dengan memberikan bantuan pertanian berupa traktor, bibit pupuk, sarana tranportasi, penyediaan lahan pertanian dan MoU bersama Kabupaten/Kota terkait Swasembada pertanian dan program pemaksimalan keuang desa untuk pertanian. 

"Program-program kolaborasi oleh TPID Provinsi Kepri sampai saat ini menjadi acuan yang terus dievaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan kedepannnya. Sehingga inflasi dapat tetap stabil sesuai dengan harapan," pungkas Gubernur Ansar. 

Yang tak kalah penting, dalam rangka menekan inflasi pertanian dan pangan, Pemprov Kepri rutin menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah. 

Di tahun 2023, Pemprov Kepri bersama TPID setidaknya 63 kali menggelar pasar murah. 

Pasar murah dilaksanakan sebanyak 36 kali di Kota Batam, 12 kali di Kota Tanjunginang, 1 kali di Kabupaten Natuna, 2 kali di Kabupaten Lingga, serta masing-masing 4 kali di Kabupaten Bintan, Karimun dan Kepulauan Anambas. 

Sedangkan gerakan pangan murah dilaksanakan sebanyak 44 kali di tahun 2023 lalu. Sebanyak 7 kali di tingkat Provinsi Kepri, 4 kali di Kota Tanjungpinang, 24 kali di Kabupaten Bintan, masing-masing 2 kali di Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kepulauan Anambas, serta 3 kali di Kabupaten Natuna. 

Di tahun 2023, Pemprov Kepri telah meluncurkan Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNIP). 

"Kita juga telah melakukan penjajakan kerjasama antar daerah (KAD) intra Kepri," tambah Gubernur Ansar. 

KAD Intra Kepri dilaksanakan antara Karimun dan Tanjungpinang, serta derha lain di Indonesia. Yakni dengan Lombok, Bukit Tinggi, Kediri, Blitar, dan Lampung. 

"KAD ini dilaksanakan untuk memperoleh pasukan cabai merah dan telur ayamras dengan melibatkan distributor dan petani di Kepri," pungkas Gubernur Ansar. 

Pemerintah Kepri juga disebut Ansar berupaya meningkatkan peran dalam meningkatkan pengembangan UMKM. Salah satunya adalah dengan menyediakan pinjaman bagi UMKM bunga nol persen yang besaran pinjaman maksimal sebesar Rp40 juta.(*)