BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Tim Pengawas DPR-RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan meninjau wilayah Kabupaten Natuna, Rabu (18/10/2017).

Anggota tim, Sukiman dari Komisi XI DPR RI mengatakan, DPR mendukung penuh upaya pemerintah memprioritaskan pembangunan perbatasan lebih kepada pendekatan ekonomi.

"Selama ini pembangunan di perbatasan kurang terintegrasi. Apalagi selama ini pendekatan pembangunannya lebih ke pertahanan dan kemanan saja, jadi kurang berdampak baik bagi pengembangan ekonomi daerah. Kita mendukung upaya pemerintah Jokowi yang lebih fokus ke ekonomi," tegasnya, dalam rapat bersama dengan Pemkab dan FKPD Kabupaten Natuna.

Berbagai perhatian khusus, dikatakannya selama ini seperti penyediaan tol laut, revitalisasi pelabuhan dan pembangunan infrastruktur sudah mulai dilaksanakan.

"Dari APBN juga sudah dianggarkan 2017 ini anggaran Rp.1,61 triliun melibatkan 18 kementerian dan lembaga melalui progran gerakan tarpadu daerah perbatasan (Gerbangdutas) di wilayah Kepri," ujar Sukiman

Menurutnya, problematika daerah perbatasan memang rumit. Seperti rentang jarak dan luasnya laut yang berpotensi adanya tindak kejahatan lintas batas.

"Makanya dewan (DPR-RI) sangat mendukung percepatan perbatasan, infrastruktur dan SDM-nya," ujar anggota Fraksi PAN ini.

Tahun 2018 ini, DPR-RI mengupayakan regulasi khusus terkait perlakuan dan penanganan daerah perbatasan

"Kami upayakan daerah-daerah perbatasan memiliki regulasi tersendiri. Selama ini kan regulasi langsung di bawah Kemendagri, tapi kami upayakan daerah perbatasan ditangani oleh lembaga setingkat kementerian secara khusus. Semacam badan yang bertanggungjawab langsung kepada presiden," tuturnya

Ia mengungkapkan ruang lingkup perbatasan cukup luas di Indonesia mencakup 14 provinsi.

"Apalagi di Natuna misalnya masih ada 15 kecamatan, 70 desa dan 6 kelurahan. Kebetulan saya juga tergabung dalam anggota badan anggaran DPR. Ini akan menjadi perhatian kami," tukasnya.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti memaparkan kondisi dan permasalahan Kabupaten Natuna selama ini.

"Memang kami harus punya perhatian khusus oleh pemerintah, terkait pendidikan, transportasi laut dan sebagainya," ujar Ngesti.

Beberapa paparan juga diberikan oleh Komisi I DPRD Natuna yang diwakili Wan Syofyan dan unsur FKPD seperti TNI/Polri hingga tokoh masyarakat, camat, lurah dan kepala desa

Dalam kunjungan kali ini, tim pengawas perbatasan menyertai nama-nama anggota DPR-RI Sutriono dan Fraksi PKS, Sukiman dari fraksi PAN, Amirul Tamim anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PPP.

Hadir juga Asdep Bidang Insfratruktur BNPP, Bahrum Alamsyah Siregar, Sekretariat timwas perbatasan, Kharisun Alaikum, Iswani, Taufik Hidayat dan Vanti Eka Satya dari peneliti pusat.

(Fox)