Batam, Batamnews - Operasi pemberantasan praktik premanisme di Kota Batam, Kepulauan Riau menuai apresiasi warga.

Namun demikian, warga juga menyampaikan razia preman sebaiknya digelar secara merata di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya premanisme maupun pungli di Batam.

"Contohnya parkir di Jembatan Barelang itu, masak baru berhenti dan mematikan motor langsung dimintai uang. Itu retribusi atau pungli, parkir kan ada aturan mainnya di perda," ujar Calvin, warga Batam, Senin (14/6/2021).

Ia menyampaikan pengalaman tak mengenakkan kala mengunjungi ikon Kota Batam itu.

Baca: Polisi Tangkapi Preman-preman Tukang Palak dan Pungli Parkir di Batam  

Calvin didatangi orang yang meminta uang parkir. Sementara, karcis parkir tidak diberikan.

"Bukan dari nilainya (uang parkir), tapi lebih pada kenyamanan. Kadang mintanya juga seperti memaksa," tukasnya.

Sementara, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengimbau warga memanfaatkan layanan telepon darurat 110 jika menemukan praktik kejahatan, termasuk premanisme.

"Kepada warga Kepri agar bisa memaksimalkan penggunaan layanan 110 untuk melaporkan kejadian di wilayahnya, seperti aksi premanisme, narkoba ataupun penyakit masyarakat lainnya," kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt.

Baca: Palak Pengunjung Pasar, Puluhan Preman Tanpa Identitas Ditangkap Polisi di Batam

Harry menjelaskan 110 merupakan nomor call centre Polri yang ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik. 

Dalam penyelenggaraan layanan contact center, telah disiapkan sebuah sistem aplikasi yang dapat memungkinkan pencatatan atau perekaman setiap interaksi Polri & masyarakat, sehingga dimungkinkan pengendalian respons kebutuhan masyarakat terhadap Polri.

"Masyarakat bisa menggunakan layanan Contact Center 110 secara gratis. Namun demikian, Polri menghimbau agar layanan 110 ini tidak dibuat main-main," pungkas Harry.