Batam, Batamnews - Banjir limbah beracun di kawasan Punggur, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdampak luas. Masyarakat setempat mulai merasakan ketakutan.

Sayangnya, hingga saat ini tidak ada aparat terkait yang berani menghentikan dampak dari banjir di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil di Kecamatan Nongsa, Batam, tersebut.

Warga sekitar yang biasa mencari gonggong dan udang di laut, kini tak lagi berani beraktivitas.

Hal itu dirasakan Rosmini, warga Kampung Panau, Kelurahan Kabil.  "Kita tidak berani lagi untuk turun kelaut," ujar Rosmini baru baru ini.

Air laut saat ini sudah berubah menjadi kecokelatan diduga sudah bercampur dengan limbah yang berbahaya.

Bahkan, jika turun kedalam laut, tubuh mengalami gatal-gatal, dan juga dapat mengakibatkan luka yang cukup serius.

Baca juga: Warga Kabil Terancam Limbah Beracun dari KPLI Kabil

Tak hanya Rosmini, beberapa warga juga mengeluh dengan dampak yang mereka rasakan.

Namun Rosmini mengaku tak mengetahui pasti limbah tersebut berasal dari mana.

"Kami tidak tau pasti ini limbah dari mana, tidak ada yang berani menyentuh air laut," katanya.

Pantauan Batamnews dilokasi, air limbah berserakan di pesisir pantai. Tidak hanya itu, bau tak sedap juga tercium jika berada didekat air laut tersebut.

Kampung Panau juga berada tidak jauh dari lokasi KPLI Batam. Diperkirakan hanya berjarak sekitar dua kilometer saja jarak antara pemukiman dan juga kawasan KPLI Batam.

Banjir di kawasan KPLI Batam itu diduga dampak dari pemotongan lahan di sekitar kawasan KPLI.

Beberapa lahan dipotong sejumlah perusahaan secara ilegal. Hingga saat ini tak ada tindakan hukum yang pasti dari penegak hukum di Batam.

Aktivitas itu masih terus berjalan tanpa ada tindakan hukum.

Aktivis lingkugan Azhari Hamid menduga, aktivitas pemotongan lahan di kawasan KPLI menjadi biang kerok terjadinya banjir. 

Baca juga: Banjir di Kawasan Pengolahan Limbah Beracun dan Berbahaya Jadi Perhatian Rudi 

Ia pun berharap pihak terkait seperti BP Batam yang menangani izin cut and fill atau pemotonganan turut bertindak, selain itu juga pihak PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, atau Dinas Lingkungan Hidup serta kepolisian turun tangan sebelum masalah menjadi bertambah parah. 

"Ada aktivitas ilegal pemotongan lahan PT Wiraraja yang menjadi penyebabnya," ujar Azhari Hamid, Ketua Komisi Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Kota Batam beberapa waktu lalu.