Karimun - Rencana aksi massa dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, direspons para pemangku keamanan di Kabupaten Karimun.

Penjagaan ketat oleh aparat keamanan terlihat di kantor kepabeanan yang terletak di kawasan Jl. Jend. A. Yani, Tanjung Balai, Meral, Karimun.

Tak hanya penjagaan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karimun juga menggelar rapat bersama pejabat DJBC Khusus Kepri di kantor tersebut.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Kepala keamanan dari TNI-Polri serta Pemerintah Karimun.

Kapolres Karimun, AKBP Muhammad Adenan mengatakan bahwa, pihaknya telah menempatkan sejumlah personel di Kantor DJBC khusus Kepri untuk melakukan penjagaan.

"Kita ada menempatkan personel kita di sini (Kantor DJBC Kepri) seperti Brimob dan Sabhara, juga berkoordinasi dengan TNI (Kodim-Lanal) untuk pengamanan biasa," kata Adenan, Senin (18/1/2020).

Dia menambahkan, untuk anggota yang dikerahkan menjaga di Kanwil DJBC Khusus Kepri, disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Terkait kejadian penembakan yang menewaskan Haji Permata, pekan lalu, Adenan juga meminta dan mengimbau, apabila ada hal yang tidak sesuai dapat diselesaikan dengan jalur hukum.

"Apabila ada hal yang tidak sesuai, diminta untuk menempuh jalur hukum," ucap Adenan.

Ditambah juga dengan situasi Karimun yang kini masih berstatus zona kuning, Adenan juga mengimbau untuk tidak berkerumun.

"Kita menghindari terjadinya kerumunan, kita jaga terkait situasi Covid-19 saat ini. Kita imbau untuk menjaga secara bersama, karena Karimun saat ini masih zona kuning," katanya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menegaskan tidak mengeluarkan izin aksi tersebut.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt mengatakan, Polri dan TNI sudah bersiap untuk mengamankan jika massa benar-benar turun.

“Kita tidak memberikan izin, karena masih kondisi covid 19,” kata Harry saat dikonfirmasi, Senin (18/1/2021).

Harry menjelaskan, alasan adanya pengamanan yang diberikan meski tidak diberikan izin itu karena adanya masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.