Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat  Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan semua anggota TNI AD yang terlibat dalam penyerangan terhadap Markas Kepolisian Sektor Ciracas, Jakarta, pada Sabtu (29/8/2020),  akan dikenakan sanksi pidana dan pemecatan.

Andika menegaskan mereka harus bertanggung jawab karena tindakannya berbuntut panjang.

Sikap Andika menuai pujian, di antaranya dari aktivis media sosial Denny Siregar yang disampaikan melalui akun Twitter @Dennysiregar7.

"Galak juga Jenderal Andika ini, ya. Dulu Dandim Kendari dipecat karena status istrinya. Sekarang oknum-oknum TNI yang bikin kerusuhan disikat. Keren, nih," kata Denny Siregar.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga memuji ketegasan Andika dalam menangani oknum  yang merusak Mapolsek Ciracas.

Azis menilai Andika sudah tepat memberikan sanksi pemecatan kepada oknum jika terbukti terlibat sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

"Saya apresiasi sikap tegas dari Jendral Andika Perkasa sebagai Kasad, yang memberikan sanksi terberat yaitu pemecatan kepada anak buahnya jika terbukti terlibat. Itu bukti bahwa beliau serius membenahi kesatuannya dan tidak mentolerir perilaku yang tidak tepat dan salah di bawah komandonya, di mana mekanismenya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer,” Kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis.

Politikus Partai Golkar itu menyambut baik langkah Andika yang menjenguk anggota Polri dan wartawan yang terluka, serta siap memberikan bantuan perawatan bagi korban di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta serta memberi "ganti rugi" terhadap kerusakan yang terjadi.

"Inilah bukti bahwa beliau perhatian dan bertanggung jawab sebagai pemimpin," ujar dia.

Selanjutnya, kata Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Politik dan Keamanan  itu, masyarakat yang dirugikan akibat peristiwa perusakan tersebut perlu berperan aktif dengan aparat TNI-Polri untuk memberikan informasi yang benar, sesuai dengan harapan Andika.

"Kasad sudah secara tegas mengatakan bahwa akan menjamin keselamatan masyarakat yang memberikan informasi mengenai peristiwa itu, masyarakat jangan khawatir untuk memberikan informasi tersebut, justru informasi-informasi tersebut sangat penting dalam mengusut para oknum yang terlibat," kata Azis.

Kemarin, Andika mengatakan sejauh ini dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah prajurit, semua yang diperiksa sudah memenuhi pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Saat ini, sudah 12 prajurit TNI AD diperiksa terkait peristiwa penyerangan terhadap Mapolsek Ciracas. Sementara 19 prajurit lainnya akan dipanggil.

"Selain pasal pidana yang dilanggar masing-masing, akan beda satu dengan lainnya, kita akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya yaitu pemecatan," kata Andika.

"Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya. Daripada nama TNI AD akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab yang sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan saat menjadi anggota TNI AD," Andika menegaskan.

Baginya, TNI AD tak masalah kehilangan puluhan prajurit yang melanggar sumpah dengan melakukan penyerangan ini. Jenderal Andika tidak mau nama TNI dirusak oknum-oknum ini.

Selain itu, kata mantan Pangkostrad, TNI AD akan membuat mekanisme agar mereka semua yang menjadi tersangka dan menjadi terdakwa, mengganti segala kerusakan maupun biaya-biaya pengobatan.

"Ada mekanismenya sehingga kita pastikan mereka semua harus membayar. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman mendapat tugas dari saya untuk menghimpun semua kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden tersebut dan nanti Pangdam Jaya yang melaporkan kepada saya dan dari jumlah itulah yang nantinya akan dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat apapun perannya," kata jenderal bintang empat.

Sehingga,  tidak ada lagi orang hanya pasrah, menyerahkan diri, sama sekali tidak.

"Mereka juga harus bertanggung jawab karena tindakan mereka itu buntutnya panjang. Banyak nasib orang yang kemudian terpengaruh oleh tindakan-tindakan mereka," tuturnya.

Mabes TNI AD juga sudah menyiapkan lapisan-lapisan apabila ada yang berusaha berbohong dalam pemeriksaan atau menyembunyikan atau bahkan menghilangkan bukti keterlibatan, maka akan kita tambahkan pasal yang masuk dalam kategori obstruction of justice.

"Jadi tidak akan ada lagi, perlakuan harus berbeda kepada mereka yang kooperatif dan kepada mereka yang berusaha menyembunyikan. Tidak ada lagi, sama saja begitu saja," kata Andika.