Tanjungpinang - Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Kepri mengevaluasi sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kepri.

Plt Gubernur Kepri, Isdianto sebelumnya meminta pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dirombak.

Ketua Baperjakat, Provinsi Kepri, Arif Fadillah mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi untuk perombakan tersebut.

“Saya sudah diarahkan Pak Gubernur untuk mempelajari atau mengevaluasi kinerja para pejabat di lingkungan Disdik Kepri,” kata Arif di Tanjungpinang, Jumat (10/7/2020).

Dikatakan Arif, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Plt gubernur.

"Kita selaku para staf ini hanya mengikuti arahan Pak Gubernur saja. Sekarang kita sedang membuka regulasinya sesuai dengan arahan Pak Gubernur," ujar Sekda Kepri tersebut.

Sebelumnya diberitakan, kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menjadi sorotoan Isdianto.

Ia melihat ada ketidakberesan kinerja para pejabat Disdik Kepri setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala SMA se-Kepri, beberapa waktu lalu.

Selain itu, catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahun dalam penggunaan anggaran APBD yang dialokasikan ke Disdik kerap tidak sesuai dengan harapan.

"Rencana ada untuk me-reshufle pejabat Disdik. Kita akan mencari orang yang duduk di sana benar-benar yang berkompeten," kata Isdianto.

Dari catatan Batamnews, kinerja Disdik Kepri juga menjadi sorotan para guru PNS SMA/SMK setelah tunjangan mereka tak kunjung cair. Ratusan guru ini menggelar aksi di Kantor Gubernur Kepri di Dompak Tanjungpinang tahun lalu.

Ada tiga jenis tunjangan yang 'tertahan' oleh Disdik Kepri yakni tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk gaji 13 dan 14 tahun anggaran 2018, kemudian TKD Januari dan Februari anggaran 2019, serta tunjangan profesi guru triwulan empat tahun anggaran 2018.

Tunjangan baru cair setelah guru menggelar aksi dan beraudiensi dengan Gubernur Nurdin Basirun saat itu.

Terkini, Disdik juga menjadi sorotan publik setelah didemo mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemerhati Kebijakan (FMPK) Provinsi Kepri.

Menurut mahasiswa, Disdik Kepri selama ini memperoleh anggaran sebesar 20 persen dari total APBD Provinsi Kepri. Namun, mereka menuding besarnya kucuran anggaran tidak diimbangi dengan kinerja.