Karimun - Aliansi Mahasiswa Kabupaten Karimun mengkritik Pemda Karimun mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Gabungan mahasiswa melakukan audiensi bersama Bupati Karimun, Sekda, dan Kepala Dinas di lantai 3 Kantor Bupati, Rabu (13/5/2020).

Mereka melihat tidak adanya keterbukaan atau transparansi pemda dalam penanganan Covid-19, baik dari segi keuangan, sarana, dan keamanan.

"Kami meminta pemda untuk menggunakan media resmi dalam memberikan informasi, dan pemerintah juga harus transparan dalam berbagai hal," ujar perwakilan Aliansi Mahasiswa Karimun, M Julayka.

Mereka menyayangkan koordinasi di tingkat RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Maka, dengan kurang maksimalnya koordinasi, masih ada masyarakat terdampak Covid-19 yang masih terabaikan. Sehingga, pembagian sembako kepada masyarakat tidak merata.

"Kawan-kawan sedikit kecewa, karena antara pemerintah tidak terjalinnya koordinasi yang cukup baik. Sehingga penyajian yang terjadi berbeda-beda," ucap Julayka.

Menanggapi hal ini, Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan jika penanganan dan penanggulangan yang dilakukan Pemda sudah sesuai SOP pusat.

Terkait transparansi, Rafiq menyebut jika perkembangan penanganan Covid-19 selalu di-update melalui Kepala Dinas Kesehatan yang selaku jubir gugus tugas Covid-19 di Karimun.

"Kita sudah jelaskan semua tadi, bagaimana mekanismenya pada adek-adek mahasiswa," kata Rafiq.

Ia juga mengajak mahasiswa berperan dalam pengawasan penanganan Covid-19 di Kabupaten Karimun.

"Kami minta juga mahasiwa, OKP, ormas, dan juga seluruhnya terlibat sebagai relawan," ujar Rafiq.

Dengan semuanya ikut tergabung dan sama-sama bergerak, maka penanganan Covid-19 dapat tertangani dengan baik.

"Tujuannya satu, goalnya bagaimana Covid-19 dapat tertangani dengan baik dan kita bebas dari itu," ucap Rafiq.