Jakarta - Wiranto meminta Oesman Sapta Odang (OSO) mundur dari posisi Ketua Umum Hanura sesuai dengan komitmen pakta integritas. Ia juga menegaskan tak pernah menjual Hanura ke OSO saat menyerahkan posisinya sebagai ketum pada 2016.

Wiranto bercerita soal proses bagaimana Hanura awalnya bisa dipimpin OSO. Itu berawal saat ia harus mundur dari posisi ketum karena dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam di periode pertamanya.

"Di tahun 2016, saya sebagai ketum, saya dapat tugas dari presiden sebagai Menko Polhukam, di sini muncul kesadaran saya bagaimana mungkin saya sebagai Menko Polhukam tapi merangkap ketum partai politik. Sedangkan Menko Polhukam tugasnya adalah bagaimana melakukan berbagai upaya untuk stabilitas politik. Untuk penegakan hukum dan stabilitas keamanan," kata Wiranto.

Hal tersebut ia sampaikan dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019). Wiranto menyebut, ia harus mundur dari partai karena amanat yang diberikan oleh negara.

"Maka tugas saya berkecimpung pada politik nasional. Dibenak saya tidak adil tidak mungkin, tidak pantas saya merangkap sebagai Ketum Partai Hanura," sebut Ketua Wantimpres itu.

Wiranto menyebut saat itu ada isu bahwa dia menjual Hanura ke OSO seharga Rp 200 miliar. Pendiri Hanura tersebut pun membantahnya.

"Pada saat saya menyerahkan jabatan ketua umum dari saya ke OSO timbul isu, Pak Wiranto jual partai ini, Pak Wiranto dapat Rp 200 miliar, ampun deh besar sekali," tegas Wiranto.

"Saya katakan di sini, demi Allah tidak sepeser pun saya terima duit dari OSO, bahkan saya larang kita minta uang dari OSO," sambungnya.

Kubu OSO sendiri saat ini tengah menggelar Munas, yang sedianya digelar pada 2020. Dalam munas, OSO terpilih kembali sebagai ketum.

(*)