Bintan - Sejumlah tokoh agama dan masyarakat menandatangani Deklarasi Cinta Damai menjelang bergulirnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Deklarasi ini digaungkan di Bintan dan Karimun.

Di Bintan, deklarasi menolak kerusuhan itu ditandatangani oleh semua pemangku kebijakan di atas spanduk berukuran 5 meter di Halaman Gedung Nasional (GN), Tanjunguban Kota, Kecamatan Bintan Utara (Binut), Kamis (13/6/2019).

Kapolres Bintan, AKBP Boy Herlambang mengatakan deklarasi bertagar 'kami menolak kerusuhan' ini digaungkan di seluruh wilayah mengingat aksi unjuk rasa berujung ricuh hingga menelan korban jiwa di Depan Kantor Bawaslu RI, Jakarta 21-22 Mei 2019.

"Ini bukan hanya sebagai bentuk penolakan terhadap kerusuhan maupun kericuhan. Tetapi juga mengingatkan jika gejolak seperti yang terjadi di Jakarta jangan sampai terjadi di Bintan yang aman dan nyaman ini," ujar Boy.

Selain menandatangani Deklarasi Cinta Damai untuk NKRI ini, kata Boy, hari ini juga dilaksanakan apel konsolidasi berakhirnya operasi ketupat seligi yang dilakukan selama 13 hari. 

Sementara di Karimun, penandatanganan deklarasi disejalankan dengan cara halal bihalal di Mapolres setempat.

"Masyarakat Karimun menolah segala bentuk kerusuhan. Kita sama-sama berpersepsi bahwa, perusuh adalah musuh masyarakat," kata Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya.

Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya membubuhkan tanda tangan dalam deklarasi Cinta Damai jelang sidang MK.

Segala bentuk kerusahan tersebut bisa saja dalam bentuk provokasi," masyarakat Karimun cinta damai, dan tidak mentolerir segala bentuk kerusuhan," kata Hengky.

Hingga saat ini kamtibmas di Kabupaten Karimun masih aman dan terkendali. Kegiatan-kegiatan dilakukan pihak kepolisian untuk menjaga kondusifitas.

"Kita melakukan besembang bercerita dengan masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan yang diminta masyarakat, agar tidak ada terjadinya gangguan kambtibmas," ucap Hengky.

(ary/aha)