Anggaran DPRD Kota Batam yang mencapai Rp 70 miliar diduga menjadi bancakan para anggota DPRD. Salah satunya dengan cara menggelar kunjungan kerja fiktif ke sejumlah daerah. 

Tidak saja itu, beberapa kegiatan lainnya diduga juga terindikasi hanya sekadar menghambur-hamburkan uang rakyat. 

Kali ini isu kunjungan kerja fiktif menjadi pembicaraan paling hangat di tengah masyarakat. 

Isu ini sudah ditindaklanjuti pihak penegak hukum Kejaksaan Negeri Batam. Jaksa telah mengumpulkan bahan dan keterangan.

Beberapa hari lalu, Sekretaris DPRD Kota Batam Marzuki diperiksa hingga 9 jam. Selain Marzuki, jaksa juga berencana akan memanggil anggota DPRD yang diduga terlibat.

Kasus ini semakin mencuat setelah sejumlah media menyoroti kunjungan kerja fiktif itu. 

Diduga kuat, modusnya, ada permainan dan kongkalingkong antara anggota DPRD Kota Batam dengan staf di DPRD serta Sekretariat DPRD Kota Batam dalam memuluskan aksi “tipu-tipu” tersebut.

Upaya anggota DPRD “merampok” uang rakyat sebenarnya memang tidak hanya itu. Namun beberapa aksi busuk lainnya juga sudah menjadi biasa. 

Diantaranya bancakan proyek fisik, mulai dari pengaturan lelang proyek hingga membagi-bagi proyek dengan anggaran penunjukkan langsung (PL).

Semua pihak kebagian. Dibagi rata.

“Kalau cuma berharap dari gaji, mana cukup,” ujar seorang anggota DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. 

Menurut seorang anggota DPRD, uang dari gaji dan tunjangan yang diperkirakan mencapai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per bulan, dinilai tidak cukup menutup biaya hidup, serta biaya politik sehari-hari.

Mereka berdalih terpaksa melakukan itu. Alasannya, harus mengeluarkan sejumlah uang ketika harus berhadapan dengan konstituen. 

Tak heran kemudian diaturlah modus kunjungan kerja fiktif. Seperti biasanya cara itu menggunakan joki. Joki-joki yang terdiri dari staf-staf DPRD itu menggantikan para anggota DPRD pergi kunjungan kerja. 

Biasanya para staf cukup gembira menjadi joki, selain mendapat sedikit uang saku, tentu saja bisa gratis jalan-jalan dan belanja.

Sedangkan anggota DPRD tetap mendapat uang saku meskipun tidak berangkat kunker. Untuk mengakali absesnsi, biasanya joki sudah bisa mengatur hal tersebut melalui sekretariat.

Hal ini tentu saja dipermulus permainan di Sekretariat DPRD Kota Batam. 

Aksi "tipu-tipu" semacam ini sebenarnya sudah lama berlangsung dan melibatkan banyak anggota DPRD Kota Batam.

Kali ini nama yang mencuat  diantaranya adalah GT, UP, US, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Cara semacam ini disinyalir hanyalah sebagian kecil dalam upaya menghamburkan uang rakyat. 

Busuknya moral anggota DPRD ini sebenarnya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. 

Hal itu bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari lembaga terhormat itu justru tidak mencerminkan kepentingan masyarakat. Lihat saja minimnya perda-perda pro rakyat yang dihasilkan.

Alih-alih membuat perda pro rakyat, kenyataannya justru hanya mencari honor semata menjadi anggota pansus. Seperti biasa, semua atas nama fulus.

Bahkan kegiatan yang dilakukan selama ini justru terkesan menyakiti hati rakyat dan tak tepat sasaran.

Seperti soal kunjungan kerja ke Eropa 7 anggota DPRD Kota Batam beberapa pekan lalu. Padahal pada saat yang sama, sejak beberapa tahun lalu, Dinas Pendidikan Kota Batam berteriak-teriak soal kekurangan kelas dan sekolah.

Di Pulau Kasu, rumah guru bocor di sana sini. Bantuan buku pun tak pernah mereka dapatkan. Pendidikan di hinterland menjadi anak tiri.

Ironisnya, justru para anggota DPRD tanpa rasa khawatir dicerca kanan kiri, nekat tetap melanjutkan kunjungan kerja ke sejumlah negara Eropa seperti Jerman dan Swiss dan beberapa negara Eropa lainnya. 

Hebatnya lagi, sejumlah kepala sekolah juga ikut dalam kunjungan kerja yang menghabiskan anggaran ratusan juta hingga miliaran tersebut. Apa tidak gila aksi "tipu-tipu" ala wakil rakyat ini? Ngeri-ngeri sedaaaap!