BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Badan Pengusahaan (BP) mengakui sudah berupaya semaksimal mungkin tapi mereka tetap harus mengikuti prosedur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pemilik aset. Dan prosedur tersebut berjalan dengan sangat lambat.

"Beberapa minggu lalu kami sudah bahas progresnya, namun kita juga tak bisa mempercepat proses. Harus tetap mengikuti prosedur," ujar Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Dendi Gustinandar, Kamis (29/3/2018).

Sehingga saat ini status yang bisa diberikan adalah pinjam pakai aset dan kerja sama pemanfaatan aset. Contohnya adalah proses pinjam pakai Pasar Induk Jodoh, Mesjid Raya dan jalan yang diberikan kepada Pemko. Atau konsep kerja sama pemakaian aset yang dilakukan BP Batam dan Yayasan Arafah mengenai pengelolaan Masjid Baitul Makmur di Bukit Senyum.

Berbeda dengan hibah aset yang berupa ruas jalan, BP Batam dapat langsung memberikannya kepada Pemerintah kota Batam, sudah 669 ruas jalan yang diberikan BP Batam kepada Pemko Batam untuk mempermudah pelebaran jalan. 

Disamping membahas aset-aset yang diminta Pemko Batam, aset-aset terbengkalai seperti Balai Latihan Kerja (BLK) Batuaji juga menjadi persoalan penting yang tengah dibahas.

"Kami sudah bahas BLK dengan yayasan, untungnya yayasan kooperatif. Tapi tetap saja tak semudah membalikkan telapak tangan mengenai proses hibah itu," katanya.

Sebelumnya, BLK di Batuaji sudah diminta oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kerja) agar dikelola oleh mereka.

BLK ini nantinya akan dibuat sebagai BLK untuk industri yang memberikan bimbingan mengenai industri elektronik, teknologi tinggi dan lainnya yang mendukung ketersediaan tenaga kerja lokal berkompetensi untuk industri di Batam.

Namun Kemenaker sudah memilih tempat yang lain untuk pembangunan BLK yaitu di Tanjung Gundap, Sagulung. BLK ini akan menjadi BLK yang berfokus pada kemaritiman sehingga memilih tempat dekat dengan laut. 

(snw)