BATAMNEWS.CO.ID, Bangkok - Lebih seperempat orang di Asia harus membayar suap ketika mengakses layanan publik. Itu adalah angka yang dihasilkan dari sebuah survei pada tahun lalu. Pemerintah diimbau untuk membasmi endemik korupsi di wilayah ini.

Hasil survei Transparency International, lebih dari 21.861 orang di 16 negara yang mencakup Asia-Pasifik dari Pakistan ke Australia. Maka, Indonesia memiliki tingkat lampu merah dalam urusan ini.

Misalnya, pada “Tingkat Suap di Asia-Pasifik, Indonesia menempati urutan ke tujuh, dengan jumlah 32 persen. Masih dibawah India, Vietnam, Thailand, Myanmar dan Kamboja.

Sedangkan pada survei yang menunjukkan terjadi peningkatan korupsi, maka Indonesia berada di urutan kedua, dengan jumlah 65 persen. Di bawah China yang mencapai 73 pesen.

Diperkirakan bahwa 900 juta orang dipaksa untuk membayar lebih dari "uang kopi" setidaknya sekali dalam 12 bulan.

Tarif suap yang paling tinggi ada di India dan Vietnam, di mana hampir dua pertiga responden mengatakan mereka harus mempermanis kesepakatan untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan publik dan kesehatan.

Laporan ini mencatat: "Kami menemukan bahwa lebih dari satu dari empat orang di 16 tempat yang disurvei telah membayar suap dalam 12 bulan terakhir ketika mereka menggunakan layanan publik (28 persen).

"Berdasarkan tingkat suap untuk setiap negara / wilayah dan jumlah penduduk dewasa, ini setara dengan lebih dari 900 juta orang di 16 negara yang disurvei."

Menurut survei, penerima suap tertinggi adalah polisi. Bahkan, dalam survei itu disebutkan, satu dari tiga orang yang sudah menjalin hubungan dengan seorang perwira –dalam satu tahun terakhir ini—mengatakan mereka telah membayar suap.

"Pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk memenuhi komitmen anti-korupsi mereka," Mr Jose Ugaz, Ketua Transparency International, mengatakan dalam siaran pers.

Skandal korupsi telah mengguncang sejumlah pemerintah di Asia tahun lalu.

Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dimakzulkan oleh Parlemen pada Desember atas suap yang melibatkan perusahaan-perusahaan raksasa di sana.

Malaysia juga terguncang skandal korupsi sejak tahun 2015 Perdana Menteri Najib Razak dan rekan-rekannya dituduh menggelapkan miliaran dolar melalui dana 1MDB.

Dalam sebuah laporan tahun lalu, diterbitkan rincian kekayaan yang teramat besar pada keluarga dan teman-teman Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

Sementara itu China, sedang dalam tahap mengganyang para koruptor. Terjaring lebih dari satu juta pegawai di sana menggerogoti uang negara. Begitu juga Vietnam yang telah mengirim sejumlah pengusaha ke dalam penjara disebabkan penyalahgunaan uang negara.

Pemerintah junta Thailand bersumpah membasmi korupsi di negaranya.

Indonesia juga melakukan hal yang sama. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha memberangus para koruptor. Namun, hingga hari ini korupsi terus terjadi. ***