Batam, Batamnews – Pemerintah Kota Batam akan membentuk kader pajak daerah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan kader pajak akan direkrut berdasarkan usulan dari ketua RT dan RW di setiap wilayah. Setelah melalui proses seleksi, para kader akan mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke tengah masyarakat.

"Rekomendasinya dari setiap RT dan RW," kata Raja, belum lama ini.

Menurutnya, para kader akan dibekali pengetahuan mengenai berbagai jenis pajak daerah, manfaat pajak bagi pembangunan, hingga penggunaan layanan perpajakan berbasis digital. Mereka juga akan berperan mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan digital Bapenda sekaligus menyosialisasikan berbagai kebijakan perpajakan Pemerintah Kota Batam.

"Kader juga akan diberikan pendampingan terkait layanan pajak digital karena nantinya mereka turun langsung ke masyarakat," ujarnya.

Selain menjadi ujung tombak sosialisasi, kader pajak juga akan membantu proses pendataan objek pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sebelumnya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan pemerintah akan melibatkan perangkat RT dan RW untuk mendata wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penagihan sekaligus memperluas basis data perpajakan.

"Upaya kami agar penerimaan pajak bisa lebih maksimal," kata Amsakar.

Pada 2026, Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan pajak daerah sekitar Rp2 triliun. Target tersebut bersumber dari sejumlah jenis pajak, di antaranya PBB-P2, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak barang dan jasa tertentu, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, hingga opsen pajak kendaraan bermotor.

Melalui pembentukan kader pajak daerah, Pemerintah Kota Batam berharap edukasi perpajakan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mendorong tercapainya target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan.