Batam, Batamnews - Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Batam, Kamis, 18 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program nasional hingga persoalan lingkungan yang mereka nilai semakin mengkhawatirkan di Batam.

Koordinator Umum aksi, Muryadi, mengatakan mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut perlu ditinjau kembali agar lebih tepat sasaran.

"Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp1,2 triliun per hari. Dengan angka sebesar itu, negara sebenarnya bisa membangun sekolah atau rumah sakit yang masih dibutuhkan di berbagai daerah, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," kata Muryadi dalam orasinya.

Mahasiswa menilai program MBG seharusnya lebih dahulu difokuskan pada daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi sebelum diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, AMB juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka menilai regulasi tersebut membuka ruang perluasan peran militer melalui pembangunan ratusan batalion teritorial baru.

Menurut Muryadi, rencana pembangunan 514 batalion teritorial yang disertai perekrutan sekitar 24 ribu tamtama baru berpotensi memperluas keterlibatan TNI dalam sektor-sektor sipil, seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, dan peternakan.

"Kami meminta Presiden mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dan tidak memperluas peran militer ke ranah sipil," ujarnya.

Mahasiswa juga menyoroti revisi Undang-Undang Kepolisian yang telah disahkan DPR RI. Mereka meminta pemerintah dan parlemen melakukan evaluasi terhadap sejumlah ketentuan yang dianggap kontroversial, terutama terkait penambahan usia pensiun anggota Polri dan peluang bagi polisi untuk menduduki jabatan sipil.

Menurut AMB, perubahan tersebut berpotensi memperluas pengaruh institusi keamanan dalam birokrasi sipil.

Di tingkat daerah, isu lingkungan menjadi salah satu fokus utama aksi. Mahasiswa menilai arah pembangunan Batam saat ini lebih menitikberatkan pada pertumbuhan investasi dibandingkan perlindungan lingkungan hidup.

Muryadi mengatakan suara dari daerah tetap memiliki peran penting dalam memengaruhi kebijakan nasional. Menurut dia, tekanan politik terhadap pemerintah pusat lahir dari akumulasi aspirasi masyarakat yang muncul di berbagai daerah.

Ia juga menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keresahan masyarakat kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan yang dianggap membebani rakyat.

Namun perhatian terbesar mahasiswa tertuju pada persoalan lingkungan Batam. Mereka menilai laju pembangunan fisik yang pesat tidak diimbangi dengan upaya menjaga daya dukung lingkungan.

"Pemerintah sibuk mengejar investasi, tetapi persoalan dasar seperti lingkungan hidup dan pengelolaan sampah justru terabaikan," kata Muryadi.

Mahasiswa menilai pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip ekologis telah memicu berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya frekuensi banjir hingga menyusutnya kawasan resapan air.

Mereka juga menyoroti reklamasi pesisir yang mengurangi kawasan mangrove, pemotongan bukit yang dinilai tidak diawasi secara ketat, hingga alih fungsi kawasan tangkapan air di sekitar waduk.

Menurut AMB, kondisi tersebut berpotensi memperbesar ancaman krisis lingkungan di masa depan mengingat Batam merupakan wilayah kepulauan dengan ekosistem yang relatif rentan.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan massa aksi.

Ia menyatakan DPRD mendukung adanya evaluasi terhadap berbagai program nasional sepanjang tujuannya untuk perbaikan kebijakan.

"Kami menyetujui tuntutan untuk melakukan evaluasi terhadap program-program pusat. Kalau evaluasi sifatnya perbaikan, tentu masih ada dukungan dari kita bersama sebagai masyarakat Indonesia," kata Kamaluddin.

Terkait isu lingkungan, ia menilai keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian ekologi merupakan hal yang penting bagi masa depan Batam.

"Batam harus kita bangun dan kita majukan. Tetapi pada saat yang sama kelestariannya juga harus kita jaga," ujarnya.

Menurut Kamaluddin, DPRD dalam waktu dekat akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kota Batam dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjadi bahan evaluasi bersama.

"Kami akan menyampaikan hal ini kepada Wali Kota Batam dan Forkopimda agar pembangunan Kota Batam dapat berjalan dengan baik dan tetap berorientasi pada lingkungan," katanya.

Mengenai tuntutan terkait krisis air bersih, Kamaluddin mengatakan persoalan tersebut berada dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum yang dikelola BP Batam melalui operator terkait.

Ia mengaku berdasarkan laporan yang diterima DPRD, kapasitas cadangan air baku Batam masih mencukupi hingga beberapa tahun ke depan.

"Menurut laporan BP Batam yang kami ikuti, daya tampung air di Batam masih aman hingga tahun 2037. Persoalannya bukan pada ketersediaan air, melainkan banyak instalasi distribusi yang sudah tua dan mengalami kerusakan," ujarnya.

Menurut dia, proses perbaikan jaringan distribusi saat ini tengah berjalan dan membutuhkan waktu serta pembiayaan yang tidak sedikit.

Kamaluddin mengatakan DPRD akan terus mendorong BP Batam mempercepat pembenahan infrastruktur agar pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat meningkat.

"Perbaikan instalasi sedang dilakukan. Kami terus mendorong BP Batam agar upaya-upaya perbaikan ini berjalan maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik," kata dia.