Batam, Batamnews - Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi di Kota Batam akan kembali menggelar unjuk rasa di tiga titik berbeda yang rencananya akan digelar Senin, 1 September 2025. Aksi yang akan dimulai pukul 13.00 WIB itu berpusat di depan Polda Kepri, Gedung DPRD Kota Batam, dan Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Muryadi Aguspriawan, Koordinator Aksi yang juga merupakan Koordinator Wilayah Sumbagut BEM SI Kerakyatan, menyatakan bahwa massa aksi berjumlah sekitar 200 hingga 300 orang. Mereka berasal dari gabungan BEM se-Kota Batam, Cipayung Plus, dan Aliansi Mahasiswa Kota Batam.

"Aksi ini bukan sekadar seruan, melainkan tuntutan tegas mahasiswa se-Kota Batam atas berbagai masalah yang terjadi di negeri ini. Kami hadir untuk mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap rakyat," tegas Muryadi, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Baca juga: Driver Online Batam Gelar Doa Bersama untuk Rekan Ojol Meninggal

Para mahasiswa mengajukan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR:

1. Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR.
2. Mendorong reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
3. Menuntut penyelesaian hukum yang adil untuk kasus korban ojek online.
4. Menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan masyarakat.
5. Menghentikan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat.
6. Membebaskan massa aksi yang ditahan di seluruh Indonesia.
7. Meminta transparansi dalam pembentukan dan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai cacat formil.

Selain itu, para pengunjuk rasa mendesak pejabat publik, termasuk Wali Kota Batam, pimpinan DPRD Kota Batam, dan Kapolda Kepri, untuk hadir langsung menemui mereka.

"Kami berharap pejabat publik turun langsung menjumpai mahasiswa. Aspirasi ini harus didengar dan ditindaklanjuti sesuai tuntutan yang kami sampaikan," pungkas Muryadi.

Baca juga: Doa Bersama untuk Almarhum Affan Kurniawan, Driver Ojol Batam Akan Gelar Dzikir di Polresta Barelang

Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan peran mereka sebagai kontrol sosial dan moral politik. Mereka mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan kepentingan rakyat di tengah situasi ekonomi dan sosial yang semakin sulit.