Karimun, Batamnews – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun yang disertai dengan penyerahan sejumlah bantuan sosial. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai sejak Senin, 2 September 2024, dan menyasar berbagai wilayah di Karimun.

Gubernur Ansar menyebutkan bahwa penyerahan bantuan tersebut adalah bentuk apresiasi pemerintah terhadap masyarakat yang telah memberikan pengabdian di tengah-tengah komunitas mereka. 

"Bantuan-bantuan ini bentuk apresiasi pemerintah pada masyarakat, yang sudah bekerja dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat lainnya," ujar Ansar Ahmad.

Baca juga: Kapal Sembako yang Karam di Perairan Karimun Berhasil Dievakuasi Satpolairud

Kunjungan Gubernur Ansar dimulai dengan penyerahan bantuan di Kecamatan Sugie, Moro, Durai, Belat, dan Buru pada 2 September 2024. Selanjutnya, pada 3 September 2024, kegiatan dilaksanakan di Pulau Parit serta Kecamatan Kundur, Kundur Barat, dan Kundur Utara. Pada hari terakhir, 4 September 2024, jadwalnya mencakup Kecamatan Tebing, Meral, dan Karimun.

"Kita datangi tiap kecamatan besar, sementara kecamatan kecil kita gabungkan. Bantuan ini merata ke seluruh wilayah di Kepri," jelas Ansar.

Terkait anggaran yang digelontorkan untuk bantuan tersebut, Ansar menyebutkan bahwa jumlah total mencapai Rp 200 miliar, termasuk bantuan untuk masjid-masjid dan berbagai keperluan lainnya. 

Baca juga: Silaturahmi Ansar-Nyanyang dengan Tokoh Masyarakat Karimun di Rumah Nurdin Basirun

"Kalau dihitung, totalnya sampai Rp 200 miliar, termasuk bantuan untuk masjid dan berbagai sektor lainnya," ujarnya.

Kabupaten Karimun disebut sebagai penerima bantuan terbesar kedua di Provinsi Kepri setelah Batam. "Karimun penduduknya nomor dua terbesar, maka besaran bantuan juga menempati urutan kedua setelah Batam," kata Gubernur.

Adapun bantuan yang disalurkan mencakup berbagai keperluan, di antaranya untuk rumah ibadah, yayasan, insentif guru PAUD/RA/TK, insentif keagamaan, bantuan pendidikan, bantuan untuk nelayan, kependudukan dan pencatatan sipil, UMKM, listrik, serta bantuan untuk majelis taklim.