Batam, Batamnews - Pernyataan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengenai porsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri untuk Kota Batam mengundang sorotan dari Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Syamsul Paloh. 

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap polemik yang berkembang dan menekankan perlunya penyelesaian yang tidak melibatkan publik dalam konteks perseteruan politik jelang Pemilihan Gubernur Kepri 2024.

Menurut Syamsul, yang turut mempertimbangkan fakta bahwa Muhammad Rudi dan Ansar Ahmad merupakan kandidat kuat dalam pesta demokrasi yang akan datang, porsi anggaran APBD Kepri untuk Batam seharusnya disikapi dengan bijaksana. 

"Soal porsi anggaran Provinsi Kepri ke Batam yang paling besar dibandingkan dengan daerah lain itu wajar, karena penduduk Batam juga paling besar di Kepri," ungkap Syamsul kepada media, Kamis, 28 Maret 2024.

Baca juga: Gubernur Ansar Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepri Tahun 2023 Kepada DPRD

Namun, dia menilai bahwa porsi anggaran yang dialokasikan, mencapai 38 persen, masih terlalu kecil mengingat besarnya kontribusi penduduk Batam terhadap Kepri yang mencapai 50 hingga 60 persen. 

"Mestinya anggaran untuk Batam mencapai 50-60 persen sesuai kontribusinya," tambahnya.

Syamsul menggarisbawahi pentingnya melakukan perbandingan komparatif antara daerah dalam alokasi anggaran Pemprov Kepri. Hal ini diharapkan dapat menghindari klaim yang saling bertentangan dan menimbulkan polemik di masyarakat. 

Dia juga menyoroti beberapa permasalahan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, seperti pengangguran dan pendidikan tingkat SMA dan SMK.

Lebih lanjut, Syamsul menegaskan bahwa Pemprov Kepri belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya terhadap Kota Batam, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Ia menyoroti bahwa sebagian besar pendapatan asli daerah provinsi Kepri berasal dari Batam, namun belum seluruhnya direspons dengan porsi anggaran yang memadai.

Baca juga: Gubernur Ansar Buka Puasa Bersama Para Pimpinan OPD, FKPD dan Instansi Vertikal Kepri

"Jika mau dikaji lebih dalam, Pemprov Kepri belum menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap Kota Batam sepenuhnya. Bahkan termasuk tanggung jawab yang bersifat wajib, tapi tidak dilaksanakan," bebernya.

Dia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap keterlambatan pengalokasian bagi hasil pajak, terutama terkait PKB dan BBMKB, yang seharusnya telah diatur sesuai dengan undang-undang. 

"Pemprov Kepri juga perlu mengalokasikan minimal 10 persen pendapatan dari PKB dan BBMKB untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi pada daerah penghasil pajak," tandasnya.

Dalam kesimpulannya, Syamsul mengingatkan bahwa pernyataan Wali Kota Batam mengenai kecilnya porsi anggaran untuk Batam tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban Pemprov Kepri, melainkan juga terkait dengan pembagian hasil pajak dan tanggung jawab pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya diemban oleh provinsi.