Bintan, Batamnews - Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan survei akses BBM bersubsidi untuk para nelayan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. 

Ketua DPD KNTI Bintan, Buyung Adly mengatakan masih banyak nelayan-nelayan kecil yang belum merasakan BBM subsidi dari pemerintah. Namun dia belum mengetahui jumlah pastinya.

"Jadi tujuan kita lakukan survei ini untuk mencari tahu permasalahan yang dialami semua nelayan. Termasuk BBM," ujar Buyung, Jumat (16/4/2021).

Responden yang akan menerim kuisioner ini sesuai jumlah data yang diterima tahun 2018/2019 yaitu sebanyak 13.098  orang. Jumlah itu merupakan gabungan nelayan dari nelayan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang meliputi budidaya air laut, air payau dan air tawar.

Survei itu dilakukan oleh 10 surveyor yang ada di 10 kecamatan. Namun di 7 kecamatan dilakukan secara langsung sedangkan 3 kecamatan lagi dilakukan melalui telpon. Sebab jaraknya yang jauh seperti Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan yang memakan waktu yang lama.

BBM merupakan hak para nelayan. Sehingga dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan. Selain itu juga menyangkut masalah kesejahteraan dan lainnya.

Maka kuisioner itu memiliki beragam pertanyaan. Seperti harga jual ikan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan Kartu Kusuka. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut daoat mengetahui secara pasti bahwa apa kendala nelayan yang sebenarnya terjadi dan apa yang membuat solar untuk nelayan tidak sampai kepada mereka dengan harga subsidi.

"Kami merasa harus ada pengawasan dan pemeriksaan yang rutin ditempat usaha minyak subsidi. Biar benar dan tepat sasran," sebutnya.

Survei ini dimulai Rabu (14/4/2021). Jika survei ini telah selesai, KNTI Bintan akan sampaikan secara terbuka dari temuan di lapangan nantinya secara transparan. Baik kepada masyarakat serta pemerintah daerah untuk menjadi masukan serta solusi.

"Survei ini sudah kami sampaikan ke Kesbangpol, Bappelitang, Dinas Perikanan dan para camat," ucapnya.