Bintan - Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Bintan, Sutriono membantah keras tuduhan politik uang yang ditujukan kepada calon bupati Apri Sujadi.

Tuduhan itu muncul usai deklarasi organisasi yang dipimpin Sutriono mendukung Apri. Menurut dia, uang yang dibagikan dalam acara tersebut merupakan operasional.

"Tidak ada politik uang, yang ada cost politic (biaya politik)," tegas Sutriono, kemarin.

Dia menjelaskan setiap deklarasi tentu ada hal yang disebut de facto dan de jure. Untuk de facto, SAPMA PP Bintan menyampaikan beberapa hari sebelum acara deklarasi. 

Sedangkan de jure (administrasi surat dukungan) pada saat menjelang acara deklarasi.

Prinsipnya deklarasi dukungan tersebut adalah SAPMA PP Bintan mendukung dan siap menjadi relawan atau tim pemenangan Apri Roby.

"Dan saat acara itu semua menyatakan siap mendukung," jelasnya.

Banyak opini sesat yang dibentuk oleh orang tak bertanggungjawab terhadap dukungan SAPMA PP Bintan terhadap Paslon Apri-Roby. Seperti yang heboh di dunia maya terkait foto sopir Apri Sujadi bernama Kirman yang diduga membagikan uang dalam amplop dalam kegiatan tersebut.

“Inilah salah satu opini yang dibentuk, padahal fakta dan kronologi tidak seperti itu," katanya.

Pria yang sering disapa Ion ini menjelaskan fakta sebenarnya. Berawal dari sebelum acara bahwa dia menyampaikan dukungan dan mengundang paslon untuk hadir di salah satu tempat acara.

Artinya SAPMA PP Bintan sudah menyampaikan dukungan secara lisan. Kemudian Apri menerima langsung audiensi tersebut. Itulah de facto yang pihaknya terima untuk menjadikan SAPMA PP Bintan sebagai relawan.

Selanjutnya, acara deklarasi dan disana tidak ada kampanye. Lalu SAPMA PP Bintan menerima tugas dan arahan dari paslon. Tentunya itu bukti tentu bahwa SAPMA PP Bintan sudah dianggap sebagai relawan. 

"Yang beliau sampaikan adalah arahan tugas sebagai relawan," sebutnya.

Usai acara, barulah ada pemberian operasional relawan. Ingat ya, jangan ditafsirkan pemberian itu politik uang. Ion pertegas lagi uang itu bagian dari cost politic untuk SAPMA PP Bintan sebagai relawan, karena dibagikan usai deklarasi sesuai De Facto diterima sebagai relawan sebelum acara deklarasi.

“Apakah relawan yang sudah menyatakan diri mendukung dan resmi diterima tidak boleh menerima cost politik ? Dan saat itu pun tidak ada penyampaian visi misi, yang ada kami diberi tugas sebagai relawan. Jadi sangat berbeda ya cost politic dengan money politic,” ucapnya.

Namun bagaimanapun, Ion selaku Ketua Sapma PP mempercayakan saja ke proses hukum di Bawaslu. 

"Kita taati proses hukum yang sedang berlangsung," katanya lagi.