BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan menilai isu pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri sebagai upaya pihak tertentu mengintervensi proses hukum yang sedang dilaksanakan Mabes Polri.

Ditegaskan Pemerintah harus menunjukkan kewibawaan negara atas penegakan hukum, dan tak membiarkan hukum dikangkangi oleh kepentingan pribadi yang diduga terlibat tindakan melawan hukum.

Sikap itu disampaikan oleh dua orang anggota Fraksi PDIP, Dwi Ria Latifa dan Masinton Pasaribu dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Dwi Ria Latifah, pihaknya melihat ada kejanggalan dari isu pencopotan Buwas, sapaan akrab Budi Waseso. Sebab itu terjadi paskapenggeledahan Mabes Polri atas kantor PT.Pelindo II. Dirut Pelindo II RJ Lino sampai marah-marah dan menelepon pejabat negara menyampaikan protesnya atas penggeledahan itu.

Setidaknya dua menteri mengaku memang ada kontak telepon terkait penggeledahan itu. Yakni Menteri Bappenas dan Mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Kata Dwi Ria Latifa, pihaknya tak ingin proses penegakkan hukum yang dilakukan KPK, Mabes Polri, maupun Kejaksaan Agung, apabila terkena pada orang tertentu, bisa diintervensi. Karena dengan demikian, kewibawaan negara serta hukum bisa tunduk kepada kepentingan pihak tertentu dimaksud.

"Kami hormati apapun putusan presiden. Karena mencopot atau tidak seorang pejabat seperti Kabareskrim, kami akan hormati. Yang kami inginkan, dalam proses penegakkan hukum, tidak diintervensi," kata Dwi Ria Latifa.

Masinton menambahkan, pihaknya menolak rencana pencopotan Buwas karena merasa yang bersangkutan cukup lugas, tegas, dan berani dalam mengungkap skandal korupsi di berbagai kasus.

"Pencopotan kan harus atas dasar kinerja. Tak boleh atas dasar intervensi. Ada mekanisme internal Kepolisian, dalam hal ini wanjakti, apabila ingin mencopot. Apakah itu sudah dilaksanakan?" kata Masinton.

"Lagipula, kami menganggap apa yang dilakukan Buwas sejalan dengan kepentingan Jokowi dan Wapres JK dalam rangka mendirikan good governeance."

Lebih jauh, PDIP menilai pejabat hukum yang berani membongkar skandal korupsi seperti Buwas dibiarkan dicopot, maka akan menjadi preseden buruk di masa mendatang. Sebab aparat hukum akan Selalu takut membongkar kejahatan karena bisa diintervensi dan setiap saat bisa dicopot.

Kata dia, di bawah Bareskrim, Buwas melaksanakan penegakan hukum membongkar skandal TPPI, penimbunan daging sapi, kasus Pelindo, dan kasus dwelling time yang diperintahkan oleh presiden untuk diusut tuntas. Itu masih ditambah dengan skandal korupsi di tubuh Pertamina.

"Kami akan meminta komisi III memanggil Kapolri soal isu pencopotan tersebut," tandasnya.

sumber: beritasatu

[snw]