Tanjungpinang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang geram mengetahui perekrutan pegawai tetap di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan secara diam-diam.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilahwayu mempertanyakan alasan perusahaan daerah itu menambah pegawai baru. Padahal kondisi keuangan dan pendapatan masih jauh dari harapan.

"Pemasukan BUMD itu kan masih berlindung dengan pendapatan pass pelabuhan. Tapi kami kaget dengan kondisi keuangan seperti itu ada penerimaan pegawai tetap," kata Maskur, Rabu (31/7/2019).

Ia menuturkan, temuan adanya penerimaan pegawai baru, diketahui saat melakukan rapat dengan BUMD Tanjungpinang. Katanya, jumlah perekrutan pegawai tetap itu pun dengan jumlah tidak sedikit.

"Sampai 40 orang itu dipemerintahan yang baru ini, ada apa? Katanya kondisi keuangan masih goyang," ujarnya.

Maskur menyebutkan, berdasarkan pengetahuannya, dalam satu bulan operasional untuk pegawai di BUMD itu mencapai Rp 200 juta lebih. Katanya, jangan sampai BUMD itu dijadikan untuk titip mentitip janji politik.

"Kan tak logis ini, ada apa itu? Saya menyayangkan pandangan umum fraksi Partai Demokrat tadi tidak dibacakan. Jadi itu kami minta di cek-cek betul jangan dijadikan BUMD itu sebagai lahan untuk menitip," tegasnya.

Selain itu, ia menilai juga ada kejanggalan penerimaan pegawai tetap. Pasalnya, proses perekrutan tidak terbuka untuk masyarakat luas, seperti penerimaan pegawai lainnya. Bahkan anggota DPRD sendiri pun tidak mengetahui hal itu.

"Kami dewan saja tidak tahu, kami juga sudah dudukan dengan BUMD, namun mereka tidak menjawab, mereka beralasan kepentingan operasional saja, padahal BUMD itu punya pegawai yang lama masih banyak," sebutnya.

Menurut Maskur, seharunya perekrutan pegawai itu diumumkan secara terbuka dan transparan. Selain itu juga penambahan pegawai pun secara outsourcing dan dengan jumlah yang wajar.

"Kalau iya pun tidak segitu banyak, dugaan kita ada titipan dari siapa," ujarnya.

(adi)