Bintan - APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bintan 2019 diprediksi mencapai Rp 1,234 triliun. Nominal ini mengalami kenaikan sebesar 2,21 persen dibandingkan proyeksi APBD Murni 2019 yang hanya sebesar Rp 1,207 triliun. 

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan beberapa waktu lalu telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Bintan 2018 yang telah diaudit oleh BPK RI. 

Dari pemeriksaan tersebut terdapat sisa lebih perhitungan anggaran. Maka dalam penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara terdapat penambahan atau penyesuaian terhadap rencana penerimaan daerah dan rencana penambahan alokasi dana pada kegiatan tertentu.

Lalu juga ada penganggaran beberapa kegiatan yang tidak dapat diakomodir di APBD Murni 2018 akibat keterbatasan anggaran. Sehingga kegiatan-kegiatan tertentu yang tak dapat terlaksana sebelumnya akan direalisasikan melalui APBD-P.

"Jadi kegiatan yang tak terakomodir akan diupayakan penyelesaiannnya melalui APBD-P. Makanya nominal pada APBD-P ini mengalami kenaikan Rp 26,63 miliar sehingga menjadi Rp 1,234 triliun lebih," ujar Apri pada Sidang Paripurna DPRD Bintan, Selasa (9/7/2019).

Kenaikan pendapatan pada APBD-P 2019 itu berasal dari proyeksi peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk PAD pada APBD-P tahun ini, kata Apri, diproyeksikan sebesar Rp 256,74 miliar lebih atau terjadi peningkatan sebesar 6,09 persen atau Rp 14,74 miliar lebih dari APBD Murni sebesar Rp 242 miliar lebih.

Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah juga meningkat sebesar 7,93 persen atau Rp 11,89 miliar lebih. Dari anggaran semula di APBD Murni hanya Rp 149,95 miliar lebih menjadi Rp 161,85 miliar lebih.

"Dari sisi belanja daerah secara keseluruhan plafon anggaran juga terjadi kenaikan sebesar 15,15 persen atau Rp 190,28 miliar. Dari sebelumnya hanya Rp 1,256 triliun lebih menjadi Rp 1,446 triliun lebih," kata Ketua DPD Partai Demokrat ini.

Belanja daerah tersebut terbagi atas belanja langsung dan tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 641,81 miliar lebih. Nominal itu mengalami kenaikan 6,01 persen dari besaran sebelumnya yang hanya Rp 605,43 miliar lebih.

Sedangkan untuk belanja langsung dikucurkan sebesar Rp 804,47 miliar. Terjadi peningkatan 23,66 persen dari alokasi sebelumnya hanya Rp 650,57 miliar lebih. 

"Dari keseluruhan total pendapatan dan belanja daerah terjadi defisit anggaran sebesar Rp 211,94 miliar lebih," jelasnya.

Defisit anggaran itu akan ditutupi dari pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 213,94 miliar dan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari komponen penyertaan modal (investasi) pada PD BPR Bintan sebesar Rp 2 miliar.

"Sisa lebih perhitungan anggaran merupakan komponen penerimaan dalam bagian pembiayaan daerah. Fungsinya juga untuk menutup defisit anggaran daerah," ucapnya. 

(ary)