Batam - Hari sudah menunjukan hampir tengah malam, Rabu (17/4/2019), puluhan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di salah satu TPS di Bengkong terus berjibaku menyelesaikan proses penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kelurahan.

Wajah mereka tentu tidak seperti pagi tadi, sudah berminyak dan 'amburadul'. Terutama tampak di wajah ibu-ibu yang berada TPS 14 Keluruhan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Batam. TPS ini salah satu tempat warga melancarkan protes tidak bisa memilih karena surat suara kurang.

"Sudah nggak secantik tadi pagi, lipstik kami sudah hilang," guyon Tiurlan Napitupulu salah seorang petugas KPPS kepada Batamnews.co.id disambut tawa petugas lainnya.

Saat itu masih dalam proses penghitungan untuk kotak suara DPD RI, masih tersisa beberapa kotak suara lagi yang belum dihitung. "Masih lama ini mas, bisa sampai subuh juga," ujar Tiurlah disela kesibukannya merekapitulasi surat suara.

Tiurlah mengatakan, proses ini lama karena siang hari sempat terjadi protes dari masyarakat karena tidak bisa memilih. Setidaknya ada sekitar hampir 100 pemilih yang tidak kebagian surat suara.

Protes yang dilancarkan masyarakat itu membuat kewalahan petugas KPPS. Apalagi mereka notabene hanya bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Jumlah maupun keberadaan logistik bukanlah hal yang mereka pahami. Namun, beberapa petugas KPPS memilih bersabar dan melayani masyarakat dengan tenang agar pemilu terus berjalan lancar.

Tiurlah terpaksa menenangkan pemilih yang protes untuk bisa sabar. Sembari beberapa petugas KPPS lain mengkomunikasikan kekurangan surat suara tersebut dengan KPU Kota Batam "Kami hanya bisa menerima protes itu dan meminta mereka untuk sabar," ujar dia.

Apalagi ketika masalah tersebut sudah jelas adanya. Bahwa KPU Batam tidak bisa mengatasi, karena surat suara memang kurang.

"Kita sudah jelaskan tetapi bagaimana lagi, kami memang menjadi sasaran, saya hanya bisa bilang itu kondisinya, jalan terakhir minta maaf kertas suara habis," kata Tiurlah.

Lantas kondisi itu tidak langsung diterima warga yang ingin menyalurkan hak suara mereka. Protes terus disampaikan.

"Tetapi bagaimana, itu hak mereka, wajar saja mereka marah," ujar dia bercerita.

Begitu juga yang dilakukan petugas KPPS lain Heri Marneti. Wanita yang akrab disapa Heri ini hanya bisa memberikan pemahaman dan juga bersikap sabar ketika kemaran disampaikan warga.

Bahkan sebagai warga yang berdomisili di Bengkong sudah sejak lama itu merasa heran, kenapa kondisi pemilu tahun ini sedikit berantakan.

"Ya kami hanya bisa minta maaf, dipaksakan juga tidak bisa," kata Heri kepada Batamnews.co.id.

Namun, pada akhirnya penjelasan itu diterima warga. Bahwa KPPS akan membicarakan kembali dengan KPU Kota Batam bagaimana kelanjutanya dengan warga yang tidak memilih.

"Kami bilang, apakah pemungutan ulang atau bagaimana, tunggu hasil keputusan KPU Batam," kata Heri.

Beberapa petugas TPS juga melihat setelah beberapa kali mengikuti pemilu antusias masyarakat memilih saat ini sangat tinggi. Hal itu bisa terlihat dijumlah DPT ditempat mereka tinggal.

"Luar biasa sangat antusias masyarakat di pemilu hari ini," kata mereka.

Petugas KPPS sudah mulai bekerja sejak sore 16 April 2019 untuk mempersiapkan TPS. Kemudian dilanjutkan menunggu kedatangan logistik hingga pukul 02.00 WIB dini hari.

Tidak hanya sampai disitu, setelah logistik mereka harus menyusunnya. Dan mempersiapkan beberapa yang lainnya. Bahkan juga sampai pagi hari.

Di hari pencoblosan 17 April 2019, petugas sejak pukul 06.00 WIB sudah berada di lokasi hingga tengah malam untuk proses pemungutan dan penghitungan.

Satu orang petugas KPPS itu diberi honor Rp 500 ribu. Tidak seperti pemilu sebelumnya upah dibayar sebelum pencoblosan. Namun, pemilu 2019 ini hingga selesai masa pencoblosan belum dibayar.

"Mungkin bayarannya lebih besar, makanya lama," kata Heri disambut ketawa petugas lainnya malam itu dan terus berjibaku menyelesaikan penghitungan.

Menjadi petugas KPPS dilakukan mereka dengan kesabaran dan sepenuh hati. Meskipun diserang protes hingga makian warga yang komplain akibat keterlambatan kedatangan logistik.

(tan)