Batam - Program sembako murah yang dicanangkan Pemko Batam seharusnya tidak masuk skala prioritas. Anggaran untuk itu sebaiknya diberikan bagi proses pendidikan di Kota Batam. 

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 7,9 miliar untuk sembako murah sebaiknya dialihkan untuk menyelesaikan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

"Saya berpikir bahwa, jika misalnya Pemko mampu memberikan program sembako murah,  harusnya untuk pendidikan jauh lebih baik. Logikanya seperti itu," ujar Uba, Kamis (12/7/2018).

Sebenarnya komisi II menolak anggaran untuk sembako murah. Namum dalam Badan Anggaran (Banggar) malah disetujui.

Menurutnya kebutuhan untuk pendidikan itu bersifat jangka panjang. Berbeda dengan program sembako murah yang hanya berlangsung cukup singkat.

“Coba dibandingkan, kalau anggaran itu diberikan ke pendidikan, bisa bertahan 6 tahun, nah kalau sembako murah sifatnya hanya sementara, dan sangat singkat,” kata dia.

Padahal alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dan itu cukup besar. Kemudian PPDB ini bukan kasus force mager atau tiba-tiba, melainkan sudah siklus, menariknya Pemko bisa mengatur siklus tersebut.

“Saya pikir Pemko Batam tidak serius menyelesaikan permasalahan pendidikan,” kata dia.

Menurutnya Batam bisa mencontoh Pemerintah Kota (Pemko) Bandung. Dimana pemerintahnya membayar sekolah-sekolah swasta untuk menampung anak-anak yang tidak mampu. Pemerintah membayar biaya sekolah, seragam, dan perlengkapan lainnya.

"Jadi mengutamakan hal yang prioritas dan meniadakan anak-anak yang putus sekolah," ucapnya.

(ret)