Tarik untuk refresh
Nobar Film "Pesta Babi" di Batam: Warga hingga Mahasiswa Sorot Dampak PSN dan Kerusakan Lingkungan Kepri

Nobar Film "Pesta Babi" di Batam: Warga hingga Mahasiswa Sorot Dampak PSN dan Kerusakan Lingkungan Kepri

4 hari yang lalu

Batam, Batamnews – Sekitar 200 orang memadati Shelter Akar Bhumi Indonesia, Kota Batam, Sabtu malam 9 Mei 2026. Mereka datang untuk nonton bareng film dokumenter Pesta Babi sekaligus berdiskusi soal dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang hadir bukan hanya mahasiswa. Ada juga nelayan, warga pesisir, organisasi masyarakat sipil, hingga warga Rempang dan Galang. Acara ini digelar oleh Akar Bhumi Indonesia, Batam Bergerak, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, dan Mapala Pakar Institut Teknologi Batam. . Film ini bercerita tentang perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan melindungi tanah dan hutan mereka dari proyek industri besar. Proyek itu disebut mengatasnamakan ketahanan pangan dan transisi energi. Dokumenter itu mengungkap pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.  Akibatnya, ruang hidup masyarakat adat, sumber pangan tradisional, dan identitas budaya mereka terancam. Film itu juga menggambarkan bagaimana warga asli Papua tersisih dalam situasi yang penuh dengan militerisasi. Usai Pesta Babi, peserta kemudian menonton film dokumenter buatan Akar Bhumi Indonesia. Kali ini kisahnya lebih dekat kehidupan suku laut di Tanjung Sauh, Batam. Film itu menunjukkan dampak pembangunan PSN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh terhadap warga pesisir dan suku laut. Rumah-rumah warga sudah diberi nomor. Itu tanda mereka akan direlokasi ke Pulau Ngenang. Sebagian warga menolak karena merasa cara hidup mereka sebagai suku laut tidak cocok dengan tempat baru. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga terekam jelas. Akar Bhumi menyebut sekitar 10 hektare hutan mangrove rusak akibat reklamasi. Pembukaan hutan dan bukit di daratan juga memperparah kerusakan bentang alam pesisir. Setelah nonton bareng, sesi refleksi dibuka. Ares, perwakilan warga Rempang, angkat bicara. Ia mengkritik habis proyek pembangunan dan PSN yang menurutnya tak pernah berpihak pada rakyat. "Tidak ada satu pun PSN yang menyejahterakan masyarakat," katanya tegas. Kalimat itu sontak disambut teriakan "Hidup Rempang" dari seluruh peserta yang memenuhi lokasi. Memasuki diskusi, para pembicara makin mempertegas persoalan. Kevin Jonathan, Ketua Umum Mapala Pakar Institut Teknologi Batam, mengatakan bahwa gerakan pecinta alam tak cukup hanya menanam pohon. Harus ada advokasi terhadap persoalan ekologis. "Kembali ke akar adalah semboyan mahasiswa yang perlu dipelihara. Mahasiswa harus kembali ke masyarakat dengan ilmu yang bermanfaat dan gerakan pro rakyat," ujar Kevin. Ia berkomitmen mengawal isu lingkungan di Batam bersama Akar Bhumi Indonesia. Pengamat kebijakan publik Rikson Tampubolon menambahkan, kritik terhadap pembangunan perlu terus dilakukan, apalagi di era keterbukaan informasi. "Idealnya pembangunan bersifat partisipatif. Masyarakat terdampak harus menjadi pihak yang paling didengar," katanya. Rikson menyebut situasi di Rempang sebagai paradoks pembangunan. Banyak proyek belum memberikan manfaat, tapi kerusakannya sudah dirasakan lebih dulu. "Ironi yang patut dikritisi bersama. Pembangunannya belum ada, dampak kerusakan untuk masyarakat sudah ada," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya mendengar suara masyarakat adat, meskipun mereka kerap dianggap tak punya pendidikan formal tinggi. "Yang penting pembangunan harus memanusiakan manusia," kata Rikson. . "Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal juga harus diperhatikan," ujarnya. Sementara Ketua AJI Batam, Yogi Eka Syahputra, menyebut acara ini sebagai bagian konsolidasi masyarakat sipil. Ia juga mengungkapkan kejadian tak biasa: ketua panitia mengalami sabotase pada aplikasi dan nomor WhatsApp pribadinya. Yogi mengajak mahasiswa dan kelompok sipil terus menggelar nobar film dokumenter serupa di kampus dan ruang publik Batam. "Kita ingin ruang-ruang diskusi seperti ini terus hidup agar rakyat bisa mendidik penguasa," pungkasnya.

Batam, Batamnews – Sekitar 200 orang memadati Shelter Akar Bhumi Indonesia, Kota Batam, Sabtu malam 9 Mei 2026. Mereka datang untuk nonton bareng film dokumenter Pesta Babi sekaligus berdiskusi soal dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap lingkungan dan masyarakat.

Yang hadir bukan hanya mahasiswa. Ada juga nelayan, warga pesisir, organisasi masyarakat sipil, hingga warga Rempang dan Galang.

Acara ini digelar oleh Akar Bhumi Indonesia, Batam Bergerak, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, dan Mapala Pakar Institut Teknologi Batam.

Baca juga: Dua Pendaki Singapura Ditemukan Meninggal Tertimbun Material Vulkanik Gunung Dukono

Pertunjukan dimulai dengan pemutaran Pesta Babi karya Cypri Dale dan Dandhy Laksono. Film ini bercerita tentang perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan melindungi tanah dan hutan mereka dari proyek industri besar. Proyek itu disebut mengatasnamakan ketahanan pangan dan transisi energi.

Dokumenter itu mengungkap pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. 

Akibatnya, ruang hidup masyarakat adat, sumber pangan tradisional, dan identitas budaya mereka terancam. Film itu juga menggambarkan bagaimana warga asli Papua tersisih dalam situasi yang penuh dengan militerisasi.

Usai Pesta Babi, peserta kemudian menonton film dokumenter buatan Akar Bhumi Indonesia. Kali ini kisahnya lebih dekat kehidupan suku laut di Tanjung Sauh, Batam.

Film itu menunjukkan dampak pembangunan PSN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh terhadap warga pesisir dan suku laut. Rumah-rumah warga sudah diberi nomor. Itu tanda mereka akan direlokasi ke Pulau Ngenang. Sebagian warga menolak karena merasa cara hidup mereka sebagai suku laut tidak cocok dengan tempat baru.

Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga terekam jelas. Akar Bhumi menyebut sekitar 10 hektare hutan mangrove rusak akibat reklamasi. Pembukaan hutan dan bukit di daratan juga memperparah kerusakan bentang alam pesisir.

Setelah nonton bareng, sesi refleksi dibuka. Ares, perwakilan warga Rempang, angkat bicara. Ia mengkritik habis proyek pembangunan dan PSN yang menurutnya tak pernah berpihak pada rakyat.

"Tidak ada satu pun PSN yang menyejahterakan masyarakat," katanya tegas.

Kalimat itu sontak disambut teriakan "Hidup Rempang" dari seluruh peserta yang memenuhi lokasi.

Memasuki diskusi, para pembicara makin mempertegas persoalan. Kevin Jonathan, Ketua Umum Mapala Pakar Institut Teknologi Batam, mengatakan bahwa gerakan pecinta alam tak cukup hanya menanam pohon. Harus ada advokasi terhadap persoalan ekologis.

"Kembali ke akar adalah semboyan mahasiswa yang perlu dipelihara. Mahasiswa harus kembali ke masyarakat dengan ilmu yang bermanfaat dan gerakan pro rakyat," ujar Kevin.

Ia berkomitmen mengawal isu lingkungan di Batam bersama Akar Bhumi Indonesia.

Pengamat kebijakan publik Rikson Tampubolon menambahkan, kritik terhadap pembangunan perlu terus dilakukan, apalagi di era keterbukaan informasi.

"Idealnya pembangunan bersifat partisipatif. Masyarakat terdampak harus menjadi pihak yang paling didengar," katanya.

Rikson menyebut situasi di Rempang sebagai paradoks pembangunan. Banyak proyek belum memberikan manfaat, tapi kerusakannya sudah dirasakan lebih dulu.

"Ironi yang patut dikritisi bersama. Pembangunannya belum ada, dampak kerusakan untuk masyarakat sudah ada," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya mendengar suara masyarakat adat, meskipun mereka kerap dianggap tak punya pendidikan formal tinggi.

"Yang penting pembangunan harus memanusiakan manusia," kata Rikson.

Baca juga: Mutasi Polri Mei 2026: 108 Perwira Dirotasi, 9 Kapolda Diganti, 7 Brigjen Geser ke Bareskrim

Hendrik Hermawan, pendiri Akar Bhumi Indonesia, menyatakan organisasinya terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung mengadvokasi lingkungan dan melindungi masyarakat terdampak pembangunan.

"Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal juga harus diperhatikan," ujarnya.

Sementara Ketua AJI Batam, Yogi Eka Syahputra, menyebut acara ini sebagai bagian konsolidasi masyarakat sipil. Ia juga mengungkapkan kejadian tak biasa: ketua panitia mengalami sabotase pada aplikasi dan nomor WhatsApp pribadinya.

Yogi mengajak mahasiswa dan kelompok sipil terus menggelar nobar film dokumenter serupa di kampus dan ruang publik Batam.

"Kita ingin ruang-ruang diskusi seperti ini terus hidup agar rakyat bisa mendidik penguasa," pungkasnya.

wa
fb
copy
Batamnews Home
Memuat…