Batam, Batamnews — Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa persoalan banjir di Kota Batam tidak dapat diselesaikan secara instan dalam satu waktu. Menurutnya, perkembangan pembangunan dan perubahan pemanfaatan lahan yang terus berlangsung membuat jumlah titik rawan banjir bersifat dinamis. Meski demikian, pemerintah memastikan upaya penanganan terus dilakukan secara bertahap melalui pembangunan infrastruktur drainase dan normalisasi saluran air di berbagai wilayah. Saat ini, berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 23 titik banjir yang menjadi fokus penanganan pemerintah. Namun, jumlah tersebut dapat berubah seiring perkembangan kawasan perkotaan. "Di berbagai kesempatan saya selalu katakan bahwa banjir ini tidak dapat dalam satu kesatuan waktu bisa kita selesaikan. Seiring dengan pemanfaatan lahan yang ada dan proses pembangunan yang sedang berlangsung, jumlah 23 titik banjir itu bisa jadi makin berkurang, tapi juga bisa makin bertambah," ujar Amsakar. Menurutnya, tantangan penanganan banjir di Batam tidak hanya berkaitan dengan pembangunan drainase, tetapi juga dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, sinergi antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam terus diperkuat. Amsakar menyebut dukungan anggaran yang tersedia saat ini dinilai cukup memadai untuk menjalankan program penanganan banjir yang telah direncanakan. Dari sisi BP Batam, alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan sistem drainase telah dibahas bersama Komisi VI DPR RI. Sementara di tingkat Pemerintah Kota Batam, sejumlah program strategis dan taktis juga telah disiapkan untuk mengurangi risiko banjir. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur baru, peningkatan kapasitas saluran drainase, hingga kegiatan normalisasi saluran air yang dilakukan secara berkala di sejumlah titik rawan genangan. Amsakar mengatakan pemerintah juga ingin memastikan masyarakat mengetahui sejauh mana progres yang telah dicapai dalam penanganan banjir. Karena itu, ia telah meminta jajarannya untuk menyiapkan laporan perkembangan yang dapat disampaikan secara terbuka kepada publik. "Besok saya coba ceritakan detailnya. Saya sudah meminta Pak Muris dan Pak Metra untuk membuat gambaran singkat mengenai progres atas capaian kita dalam menyelesaikan soal banjir ini. Inti yang saya mau katakan, tidak dalam satu kesatuan waktu itu bisa selesai," katanya. Menurut Amsakar, transparansi mengenai progres pekerjaan penting dilakukan agar masyarakat memahami bahwa penanganan banjir merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan waktu, perencanaan matang, dan dukungan berbagai pihak.