Batam, Batamnews – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kini tengah "memelototi" data kependudukan. Bukan sekadar urusan administrasi di atas kertas, pembenahan data ini menjadi pondasi krusial agar pembangunan di sektor sumber daya manusia (SDM), pendidikan, hingga lapangan kerja benar-benar tepat sasaran. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa validitas data adalah kunci utama. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan buta dalam membaca kebutuhan riil masyarakat. Hal ini disampaikannya dengan tegas saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam. “Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih akurat,” ujarnya. Meski pendataan awal berbasis RT dan RW sudah berjalan di tingkat kecamatan, Li Claudia mengungkap fakta lapangan yang masih semrawut. Mulai dari warga yang sudah pindah tapi belum ganti KTP, laporan kematian yang diabaikan, hingga mobilitas penduduk antarwilayah yang belum tercatat dengan baik. Berdasarkan data terakhir tahun 2025, penduduk Batam mencapai 1.394.459 jiwa. Namun, angka ini masih dianggap "bayangan" yang perlu disempurnakan agar mencerminkan kondisi aktual. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah dinamika tenaga kerja. Li Claudia menekankan bahwa data yang valid akan menentukan nasib pekerja lokal di tengah persaingan industri. “Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya. Data Dinas Tenaga Kerja menunjukkan fakta menarik: pekerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, jumlahnya lebih banyak dibanding pekerja ber-KTP Batam yang hanya 177.830 jiwa. Ketimpangan ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menjaga peluang kerja bagi masyarakat lokal. Tak hanya soal kerja, penataan data ini juga menyasar sektor pendidikan. Li Claudia mencontohkan, perencanaan ruang kelas dan fasilitas sekolah harus dihitung sejak bayi lahir, agar selaras dengan kesiapan mereka masuk dunia kerja di masa depan. “Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya. Li Claudia menutup rapat dengan instruksi tegas kepada seluruh perangkat daerah untuk berhenti bekerja sendiri-sendiri. Sinergi antar-OPD menjadi harga mati agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia pada kebijakan yang salah sasaran. “Ini harus dikerjakan bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya. Sebagai langkah nyata, Pemko Batam akan memperketat pengawasan arus masuk penduduk di pintu-pintu utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang. Langkah ini diambil guna memetakan mobilitas penduduk secara terukur demi stabilitas ekonomi dan tenaga kerja di Kota Batam.