Batam, Batamnews – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Batam, Selasa (13/1/2026).

Massa menuntut transparansi dan tindakan tegas terkait dugaan manipulasi dana bantuan politik (Banpol) yang menyeret salah satu oknum anggota DPRD Batam, Sony Christanto.

Aksi ini dipicu oleh laporan dugaan pencatutan kegiatan internal gereja yang diklaim sebagai agenda partai politik untuk kepentingan pengajuan dana bantuan negara.

Kronologi Dugaan Manipulasi

Ketua PMKRI Batam, Simeon Senang, mengungkapkan bahwa persoalan ini bermula dari kegiatan pendidikan politik di Gereja Tabgha, Batam Center, pada 7 Agustus 2022. Acara yang menghadirkan Grace Natalie tersebut diklaim murni sebagai kegiatan Yayasan Komunitas Kasih Indonesia dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak gereja.

"Kami memiliki bukti bahwa ini murni kegiatan gereja, bukan partai. Namun, pada 10 Januari 2023, Sony Christanto yang saat itu menjabat Ketua DPD PSI Batam diduga mengklaim agenda tersebut sebagai kegiatan partai untuk mencairkan dana Banpol," ujar Simeon di sela-sela aksi.

PMKRI menduga kuat adanya praktik maladministrasi berupa manipulasi tanda tangan peserta dan pemalsuan kwitansi pencairan dana.

Dugaan ini diperkuat dengan temuan dokumen laporan representasi manajemen dan audit pagu anggaran 2023/2024 dari BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau, yang mencatat kegiatan gereja tersebut sebagai kegiatan parpol yang dibiayai Kesbangpol.

Kecewa dengan Lambatnya Respon BK

Simeon menyayangkan sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam yang dinilai lamban. Pasalnya, laporan resmi telah dilayangkan sebelumnya namun belum mendapatkan kepastian hukum atau tindak lanjut yang jelas.

"Temuan ini mengarah pada potensi tindak pidana korupsi dan maladministrasi yang sangat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kami sudah melakukan klarifikasi ke Kesbangpol, BPK, hingga pihak gereja sebelum turun ke jalan hari ini," tegasnya.

Tanggapan Badan Kehormatan DPRD Batam

Menanggapi tekanan massa, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam, Fadhli, menemui para demonstran dan menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini. Fadhli berdalih bahwa kendala komunikasi selama masa libur Natal dan Tahun Baru menjadi penyebab tertundanya pemeriksaan.

"Kami akan segera memanggil oknum yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Beberapa hari ini memang yang bersangkutan sulit dihubungi karena bertepatan dengan momen Nataru," jelas Fadhli di hadapan massa aksi.

Fadhli mengapresiasi langkah PMKRI sebagai bentuk kontrol sosial terhadap integritas dewan. Ia berjanji akan segera menggelar sidang etik.

"Besok kita akan bertemu di ruang BK untuk mengupas tuntas persoalan ini bersama oknum yang bersangkutan. Kami pastikan proses ini berjalan transparan sampai keluar keputusan sidang BK," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, massa PMKRI membubarkan diri dengan tertib namun mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar jika komitmen pertemuan di ruang BK esok hari tidak ditepati.