Tanjungpinang - Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin menginginkan agar sekolah di Provinsi Kepri mulai melakukan aktivitas pembelajaran secara langsung dengan tatap muka.

"Anak-anak kita sudah lama stagnan dalam belajar, tidak masuk sekolah karena sekolah di tutup. Kita memikirkan bagaimana kulitas SDM seperti ini," kata Bahtiar Gedung Daerah di Tanjungpinang, Rabu (21/10/2020).

Terkait kegiatan belajar mengajar yang hingga saat ini belum dibuka tambah Bahtiar, dirinya telah menginstruksikan Kadis Pendidikan Kepri dengan Satgas Tim Gugus Tugas Covid-19 Kepri untuk membahas dan berdiskusi agar hal ini dicarikan solusinya.

Sebab tegas Bahtiar, semua tidak tahu Covid-19 ini sampai kapan akan berakhir dan selesainya. Untuk itu dengan hal ini harus mencari skemanya bagaimana agar anak-anak ini bisa sekolah dan belajar kembali.

"Bisa hancur pendidikan kita, jika kita tidak segera dicarikan solusinya, mungkin dengan sistem shift sehingga lebih sedikit murid yang masuk, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan," jelasnya.

Selain itu kata mantan Kapuspen Kemendagri RI ini, anak-anak yang masuk sekolah wajib menggunakan masker, duduknya diatur sedemikian rupa dengan menjaga jarak, bila perlu jaraknya 2 meter lebih.

Bukan itu saja lanjutnya, kondisi pintu dan jendela sekolah semuanya harus dibuka agar bisa masuk sinar ultra violet (UV), sehingga bisa membunuh virus corona itu.

"Kita semua harus mencari cara, agar anak-anak bisa sekolah. Tetapi kondisi keamana dan kesehatan anak tetap terjaga. Tidak seperti saat ini, anak-anak seolah seperti dikurung, bagaimana masa depan anak kita bila terus begini," tuturnya.

Terkait akses internet belajar daring

Bahtiar juga mengatakan, bahwa kondisi geografis dan wilayah di Provinsi Kepri ini berbeda dengan seperti di Jawa dan daerah daratan lainnya yang satu wilayah.

Wilayah Kepri ini terdiri dari pulau-pulau, sehingga tidak semua bisa mengakses jaringan internet, kadang di daerah terkendala dengan hal komunikasi dan lainnya.

"Permasalahan di Provinsi Kepri ini lebih rumit dibanding dengan daerah lainnya di Indonesia. Terutama terkait pendidikan dan kesehatan dan juga yang lainnya," ungkapnya.

Untuk itu kata Bahtiar, pemerintah daerah memiliki otonomi daerah, dimana pemerintahan bisa mengambil kebijakan sendiri termasuk dalam hal pendidikan ini.

Otonomi daerah lanjutnya, salah satu jalan untuk menerapkan sekolah tatap muka di tengah pendemi Covid-19 ini.

"Kita bisa menentukan sendiri kebijakan tersebut, tidak perlu harus menunggu keputusan pusat. Kita juga jangan membuat program yang tidak relevan dengan kondisi di daerah saat ini apalagi mempersulit masyarakat," harapnya.

Di tempat yang sama Kadis Pendidikan Kepri Muhammad Dali mengamini apa yang diinginkan Pjs Gubernur Kepri tersebut.

"Ya kita akan membahas secara bersama-sama terkait aktivitas sekolah tatap muka ini. Namun, tentunya akan melihat kondisi dan situasi di masing-masing daerah," katanya singkat.