Jakarta - Indonesia mengecam keras tindakan Israel yang membangun terowongan baru di kawasan distrik Silwan, Yerusalem Timur dengan dalih bagian dari proyek arkeologi Kota Daud (City of David). Hal itu dianggap bisa menghambat upaya perdamaian dengan Palestina.

"Indonesia mengutuk keras tindakan Israel yang merusak harapan terbentuknya solusi dua negara," kata Wakil Menteri RI A.M Fachir, dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri pada Kamis (18/7/2019) kemarin.

Kemlu menyatakan akibat sikap Israel, menteri luar negeri negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar rapat darurat pada Rabu (17/7/2019) lalu di Jeddah, Arab Saudi.

Rapat darurat itu digelar atas permintaan Palestina demi merespons pelanggaran Israel di Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem) terkait penggalian dan pembuatan terowongan bawah tanah di Silwan.

Pembangunan terowongan itu merupakan bagian dari proyek City of David milik Israel. Peresmian pembangunan proyek tersebut berlangsung pada awal Juli lalu, di mana perwakilan Amerika Serikat, Jason Greenblatt dan Duta Besar David Friedman, turut serta dalam sesi peletakan batu pertama.

Israel beralasan penggalian itu dilakukan untuk membuka kembali Jalur Para Peziarah (Pilgrims Road) yang selalu dilintasi pemeluk Yahudi ketika berziarah ke Yerusalem 2000 tahun silam.

Israel mengklaim penggalian dilakukan di lahan yang mereka beli secara sah. Namun, para pemilik tanah yang merupakan orang Palestina menggugat Israel karena mencaplok lahan mereka.

Warga Palestina memandang proyek perluasan permukiman Israel di distrik Silwan sebagai upaya Negeri Zionis itu memperkuat kekuasaan di Yerusalem.

Fachir memaparkan desakan terhadap Israel harus dilakukan secara konsisten agar tidak terus melanggar resolusi internasional terkait status Yerusalem. Hal itu, katanya, penting dilakukan guna memperbesar peluang proses perdamaian Palestina-Israel.

Meski begitu, Fachir menganggap desakan-desakan tersebut tidak hanya bertumpu dari sisi politik saja, tapi juga melalui kegiatan yang berdampak langsung secara ekonomi, salah satunya memboikot produk-produk Israel yang diproduksi di wilayah pendudukan.

"Indonesia serukan Sekretariat OKI dan Islamic Office for the Boycott of Israel (IBO) untuk segera menyusun daftar produk Israel yang di produksi pemukiman ilegal dengan bantuan konsultan profesional sebagai dasar kebijakan negara anggota untuk melaksanakan kebijakan boikot," papar Fachir.

Fachir menuturkan selain mendorong Israel menghentikan "pelanggarannya", Indonesia juga akan berupaya melakukan pendekatan jalan kedua dengan komunitas moderat di Israel.

"Kita semua harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berpandangan sama, baik itu dari komunitas Muslim moderat, Kristen, maupun Yahudi," kata Fachir.

(*)