Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia akan menerapkan skema pajak baru hingga menjual aset tanah untuk mencari sumber pemasukan tambahan. Langkah itu dilakukan agar Malaysia bisa membayar utang sebesar 1 triliun ringgit atau sekitar Rp 3.600 triliun.

"Kami mungkin harus merancang pajak baru agar memiliki uang untuk membayar utang kami," kata Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad dalam sebuah konferensi seperti dikutip dari Channel NewsAsia, Rabu (10/10/2018).

Selain pajak, pemerintah Malaysia juga akan menjual aset negara seperti tanah dan aset berharga lainnya untuk dapat menambah penerimaan.

"Hal lain yang bisa kita lakukan adalah menjual aset kita. Tanah adalah salah satunya. Lebih dari itu kita mungkin harus menjual beberapa aset berharga kita untuk mengumpulkan dana untuk membayar utang," jelasnya.

Mahathir sendiri mengungkapkan bahwa kondisi yang dialami Malaysia saat ini karena pemerintahan yang dipimpin oleh Najib Razak sebelumnya.

Dia menyebut Najib Razak mewariskan utang yang cukup besar, dari skandal korupsi dan pencucian uang 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang mengakibatkan kerugian negara.

Untuk itulah, saat ini pemerintah berupaya mencari sumber pendapatan baru agar dapat menahan laju defisit anggaran setelah menghapus pajak barang dan jasa (Good and Services Tax/GST) sebesar 6% per 1 Juni 2018.

Pada September lalu, Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan Malaysia akan mempertimbangkan kombinasi dari penerbitan surat utang baru dan penjualan aset untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendeknya.

(*)