Jakarta - Kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2019 dinilai tidak akan jaminan untuk mengerek daya beli masyarakat sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan kenaikan gaji pokok akan berdampak pada daya beli apabila diimbangi dengan pengendalian inflasi. 

"Gaji naik sekian persen tapi inflasinya tinggi ya tidak memberikan efek," kata Suhariyanto, di Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Namun, dia menyambut baik kenaikan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia berharap agar kenaikan tersebut efektif maka harga kebutuhan pokok menjadi penting dijaga pergerakan harganya agar tidak menaikkan tingkat inflasi.

"Selama inflasi lebih rendah dari tingkat pendapatan, daya belinya bisa dijaga," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan gaji pokok bagi PNS akan dinaikan pada tahun depan. Rencananya alokasi bagi gaji PNS akan naik lima persen atau mencapai Rp6 triliun dari anggaran tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan gaji PNS telah mempertimbangan berbagai hal. Apalagi selama dua tahun terakhir gaji PNS tidak mengalami kenaikan padahal inflasi naik hingga tiga persen.

"Ya justru karena kemarin enggak naik, makanya besok naik. Dengan pertimbangan inflasi naik sudah tiga persen, sebenarnya sudah erosi yang mereka dapatkan," kata Ani, sapaan akrabnya, dalam sebuah konferensi pers.

(*)