BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Apindo Kepulauan Riau menilai penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam berbau politik kekuasaan bukan berlatar belakang ekonomi.

"Kita sudah bandingkan satu persatu, ternyata FTZ jauh lebih unggul dari KEK," ujar Ketua Apindo Kepri Ir Cahya kepada batamnews.co.id di Batam, Minggu (20/5/2018).

Seperti diketahui, saat ini polemik rencana pergantian status Batam dari Free Trade Zone ke KEK di Batam terus mencuat dan menuai polemik di berbagai kalangan.

Menurut Cahya, apabila KEK Batam sudah ditetapkan, daerah di luar KEK secara Undang-Undang harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM).

Dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah sejumlah barang-barang kebutuhan serta lainnya akan ikut naik.
"Yang kena tentu adalah pengusaha dan masyarakat. Itu adalah fakta," cetus Cahya. 

Selain itu, pemberlakuan PPN dan PPNBM, akan membuat keistimewaan Batam hilang dengan sendirinya. 

"Dulu kami perjuangankan habis-habisan demi penghapusan PPN dan PPNBM di Batam, sekarang keistimewaan itu akan dicabut lagi, tentu kami kecewa," ucap Ketua Apindo Ir Cahya. 

Ia menambahkan, sedangkan keunggulan KEK hanya pada fasilitas amortisasi dipercepat, keringanan pajak deviden, tax holiday dan tax allowence. 

"Itupun hanya untuk perusahaan yang baru masuk dan nilai investasinya harus di atas Rp 500 miliar. Lalu, kapan kami pengusaha lokal dan masyarakat menikmati itu?" ujar Cahya.

Cahya mengatakan, justru yang diperoleh nantinya adalah beban diberlakukannya PPN dan PPNBM.  

"Artinya semua barang akan naik, harga rumah akan naik, harga kendaraan akan naik," ujar Cahya.

Menurut Cahya, jika KEK diberlakukan, yang siapa yang akan menikmati? Apakah investor yang di atas modal Rp 500 miliar. 

"Sedangkan kami nanti yang menanggung PPN dan PPNBM sebagai akibatnya. Kami tidak bodoh," ucap Cahya. 

Oleh karena itu, kata Cahya, Apindo meminta agar status FTZ Batam tidak dicabut atau ditransformasi menjadi KEK. 

"Jika pemerintah ingin memberikan bonus atau insentif untuk para investor, maka bisa ditambahkan menjadi FTZ plus plus. Itu yang kami maksud," ucapnya. (*)