BATAMNEWS.CO.ID, Batam -  Warga Baloi Kolam tidak menghiraukan pernyataan ganti rugi Pemkot dan BP Batam.

Walikota dan BP Batam beberapa waktu lalu pernah menyatakan akan menyediakan kavling dan ganti rugi setelah relokasi warga Baloi Kolam.

Warga setempat masih beranggapan bahwa pernyataan ganti rugi setelah relokasi tersebut merupakan pernyataan sepihak.

Warga Baloi Kolam tidak pernah diajak bermusyawarah untuk menyepakati ganti rugi atau belum pernah dilakukan pemanggilan seluruh stakeholder Baloi Kolam untuk pembicaraan itu.

"Biarkan aja itukan statement bapak walikota," ujar Ketua RW 016 Baloi Kolam Sungai Panas Biman Sinaga saat dihubungi Batamnews.co.id, Senin (23/04/2018).

Sampai saat ini, lanjut Biman. Masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa, jika ada pemangilan khusus dari pemerintah pihaknya baru akan membicarakan.

"Kami bukan soal kavling dan ganti rugi, yang jelas anak kami mau tinggal di mana," paparnya.

Ia meminta, pemerintah kembali mendudukan masalah ini dan mencari solusi yang lebih baik.

"Kami takut TNI dan Polri tapi lebih takut lagi bagaimana nanti masa depan anak kami," ucapnya.

Bahkan terkait rencana menjadikan Baloi Kolam icon baru juga di tangapi Biman. "Memang icon itu pengusaha aja, terus kami warga ini ngak icon ya," ujarnya.

Salah seorang tokoh masyarakat, Indra Dinan mengatakan, pernyataan pemerintah itu hanya membuat opini masyarakat bahwa pandangan masyarakat di luar Baloi Kolam keadaan aman.

"Padahal kami tidak pernah di ajak bertemu," ujarnya.

Polemik relokasi warga Baloi Kolam terus berlanjut. Pemerintah kota maupun BP Batam sudah menyiapkan kavling tanah yang ada di panbil, Nongsa dan Piayu. Begitu juga dengan ganti rugi yang diperkirakan 15 juta.

(tan)