Cita-cita untuk mensejahterakan rakyat sesuai amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, membuat pemerintah tak henti-hentinya berupaya dan berusaha mencari jalan keluar.

Seperti yang kita ketahui, keterbatasan dana menghambat untuk mewujudkan harapan tersebut. Namun, jalan untuk mengatasi hambatan kekurangan dana untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa upaya.

Di antaranya, meminjam uang dari badan keuangan dunia atau meminjam uang di Negara yang kaya. Selain itu, juga dengan cara mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk meminjam uang yang selama ini dilakukan pemerintah, sangat beresiko di samping jumlah hutang luar negeri sangat besar jumlahnya. Jadi, perlu ada trobosan lain yang dilakukan pemerintah.

Banyak negara-negara kaya mau meminjamkan uangnya kepada Indonesia tetapi dengan syarat dan ketentuan yang memberatkan. Mengatasi hal tersebut di atas, pemerintah terus menerus berupaya menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Meminjam uang dari badan keuangan dunia atau meminjam uang di negara yang kaya menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh. Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2017 tercatat sebesar 347,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.636,455 triliun dengan kurs Rp 13.350 per dollar AS.

Jumlah tersebut naik 9,1 persen secara tahunan. 

"Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN sektor swasta dan sektor publik masing-masing mengalami peningkatan," ujar pihak BI dalam pernyataan resmi, Selasa (16/1/2018).

Posisi ULN sektor swasta pada November 2017 tercatat sebesar 170,6 miliar dollar AS atau tumbuh 4,2 persen, lebih tinggi dari 1,3 persen pada bulan sebelumnya. Sementara itu, ULN sektor publik tercatat 176,6 miliar dollar AS pada periode yang sama atau tumbuh 14,3 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 8,4 persen.

Berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir November 2017 masih aman. ULN tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 85,7 persen dari total ULN dan pada November 2017 atau tumbuh 7,5 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 3,9 persen (JAKARTA, KOMPAS).

Berdasarkan artikel diatas, jumlah hutang luar negeri sangat membahayakan posisi pemerintahan Indonesia perlu ada terobosan lain untuk mengantisipasi agar pemerintah dapat mengurangi jumlah hutang sekaligus membayarnya.

Hal ini adalah suatu dilema bagi pemerintah untuk mewujudkan cita-cita dalam mensejahterakan masyarakat seperti yang sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang dihadapi oleh pemerintah.

Untuk mengatasi masalah meningkatnya hutang luar negeri dan untuk mewujudkan cita-cita dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah berusaha menarik investasi dari luar negeri sebanyak-banyak mungkin untuk berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki infrastruktur sarana prasarana agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh dengan baik sehingga dapat mengurangi hutang luar negeri tersebut sekaligus dapat mensejahterakan masyarakat.

Adapun jumlah investasi akhir-akhir ini meningkat seperti yang dijelaskan pada artikel berikut ini oleh Yosi Agustiawan, ”Meningkatnya investasi asing langsung (Foreign Direct Investmen/FDI) yang mengalir ke negara berkembang termasuk Indonesia di berbagai sektor termasuk properti telah memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan ekonomi”.

Akan tetapi, buruknya pelayanan investasi dan aturan yang berbelit-belit serta aturan kepemilikan tanah dan infrastruktur yang belum memadai menjadi penghambat masuknya investasi.

Peraturan kepemilikan tanah dan infrastruktur adalah masalah utama yang harus diatasi untuk menjaga agar investor asing berniat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sistem elektronik informasi terintegrasi dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan yang berbelit-belit dan melalui penggunaan e-government dan perencanaan strategis implementasi sistem informasi dalam proyek infrastruktur.

Disamping investasi sebagai satu solusi untuk memecahkan permasalahan perekonomian Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat dan untuk mengurangi hutang-hutang luar negeri seperti yang dijelaskan diatas masih terdapat satu ancaman besar bagi negara Indonesia.

Yaitu, masuknya tenaga kerja asing tak bisa dibendung karna system proteksi terhadap pekerja-pekerja Indonesia belum memadai kekurangan tenaga skil dan semangat kerja dalam menguasai teknologi secara umum masih belum memadai.

Semestinya pemerintah membuat program-program pelatihan-pelatihan (training centre) untuk melatih masyarakat Indonesia agar skill dan terampil sebelum investasi asing masuk ke Indonesia.

Program-program ahli teknologi dan pemberdayaan UKM harus disiapkan sebaik mungkin jika tidak dengan masuknya pekerja-pekerja asing yang terampil menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia.

Oleh: Raja Nurasyikin