Mahasiswa Demo Pertanyakan Pembangunan GCC dan Penyewaan Bus Sekolah Rp 19,9 Miliar

Mahasiswa Demo Pertanyakan Pembangunan GCC dan Penyewaan Bus Sekolah Rp 19,9 Miliar

Sejumlah mahasiswa saat demo di Kantor Bupati Bintan (Foto: Harry/Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Bintan - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa Pospera DPD Kepri dan Pergerakan Pelajar Indonesia Raya (Parindra) Kepri menduduki Kantor Bupati Bintan, Desa Bintan Buyu, Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (11/1/2018) siang.

Para mahasiswa berunjuk rasa meminta agar pemerintah menjelaskan soal dugaan penyimpangan pembangunan Gedung Community Center (GCC) senilai Rp 12 miliar. 

Bangunan itu berdiri di atas lahan eks TK Antam, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, dan penyewaan 43 bus sekolah senilai Rp 7,9 miliar dari pihak ketiga.

Mengetahui mahasiswa ingin meminta penjelasan terkait dua proyek itu, pemerintah mengutuskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bintan, Juni Rianto dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan, Tamsir serta didampingi oleh Kepala Satpol PP Bintan, Muhammad Insan Amin untuk melakukam dialog.

Awalnya, dialog diantara kadis dan mahasiswa berjalan tenang. Dikarenakan kedua kadis tak dapat transparan membeberkan penggunaan anggaran, dialog itupun berlangsung panas. Karena mahasiswa tidak puas dengan jawaban kadis tersebut.

Koordinator Aksi, Rony Bastian mengatakan mahasiswa sempat berorasi sebelum dilaksanakan dialog ini. Orasi yang disampaikan berjalan aman dan damai, namun pihaknya merasa kurang puas terhadap penjelasan para kadis-kadis.

"Mereka (kadis-red) tidak menyertakan data saat memberikam penjelasan kepada kami. Inilah yang buat kami tak puas," ujarnya.

Di lapangan, pihaknya menemukan laporan dari masyarakat soal dugaan penyimpangan pembangunan GCC yang tidak sesuai dengan spesifikasi. 

Begitu juga dengan penyewaan bus sekolah yang tidak sesuai spesifikasinya. Karena bus sekolah yang disewa belum teruji kelayakan dan keselamatan bagi penumpangnya.

Namun saat mahasiswa meminta data tersebut, kadis-kadis enggan memberikannya. Berarti informasi publik tersebut tidak dibuka untuk umum. Melainkan untuk konsumsi secara internal.

"Kami minta kadis transparan dan tak ada yang ditutupi terkait penggunaan uang daerah. Sehingga masyarakat tahu soal proyek itu seperti apa dan gak ada dugaan-dugaan penyimpangan seperti ini lagi," ucapnya. 

(ary)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews