BATAMNEWS.CO.ID, Kuala Lumpur - Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia Hishammuddin Hussein
mengeluarkan pernyataan siap mengerahkan tentara ke Yerusalem untuk membela Palestina. 

Sikap Menhan Malaysia ini sebagai protes keputusan Amerika Serikat yang mengakui kota itu sebagai ibu kota
Israel.

Hishammuddin yang juga Wakil Presiden Umno tersebut mengatakan bahwa negaranya harus siap menghadapi
kemungkinan apapun.

”Sebagai menteri pertahanan, saya yakin bahwa kita akan menjalankan perintah dari Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata Malaysia, Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad V,” katanya.

”Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor dan pasukannya sudah siap,”
lanjut Hishammuddin seperti dikutip Bernama.
 
Namun, Presiden Asosiasi Patriot Nasional (NPA) Brigjen (purn) Mohd Arshad Raji mengatakan bahwa langkah
tersebut tidak bijaksana. Menurutnya, apa yang terjadi di Yerusalem bukan masalah militer.

”Konflik internasional di Yerusalem adalah isu politik. Yang terbaik diserahkan pada proses diplomasi untuk
menyelesaikan kekacauan historis ini. Jika diplomasi gagal, tindakan selanjutnya bisa menjadi kecaman
internasional,” kata Mohd Arshad.

”Secara terang-terangan membuat sebuah deklarasi untuk mengirim pasukan kita itu tidak bijaksana,” lanjut dia,
seperti dilansir Free Malaysia Today, Senin (11/12/2017).

Arshad, yang pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Brigade 5 Angkatan Darat di Sabah, mempertanyakan
klaim Hishammuddin atas sebuah “misi yang tetap misterius” dari militer Malaysia.

”Sampai saat ini, tidak ada satu pernyataan pun yang dibuat oleh pimpinan Angkatan Bersenjata mengenai
penempatan tentara ke Yerusalem, atau setidaknya untuk mengonfirmasi deklarasi yang dibuat oleh menteri
pertahanan,” katanya.

Arshad menambahkan bahwa NPA mengambil pandangan yang sangat hati-hati terhadap penempatan pasukan
Malaysia di luar negeri, terutama ke Yerusalem di mana zona tersebut dianggap sebagai zona konflik antara
Palestina dan Israel.

”Angkatan bersenjata telah mengirim pasukan ke luar negeri, namun dalam misi yang disetujui oleh Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
 
(ind)